NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid. Menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Pertemuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini. Pertemuan tersebut difokuskan pada pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, dan anggota DPD RI ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU Pemerintahan Daerah.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui Wakil Bupati Abdul Hamid, menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
“Berbagai tantangan dalam regulasi dan pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk masalah tumpang tindih perizinan, kurangnya koordinasi, dan konflik sosial terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam, membutuhkan solusi kolaboratif,” ujar Abdul Hamid kepada wartawan, Kamis (22/5).
Ia menambahkan bahwa permasalahan tersebut seringkali menghambat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Abdul Hamid menjelaskan. Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah perlunya penyederhanaan birokrasi dan perizinan untuk mempercepat proses investasi dan pembangunan.
“Perizinan yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi penghambat bagi para investor dan pelaku usaha,” tambahnya.
Selain itu, rapat juga membahas pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami dan mengimplementasikan UU Pemerintahan Daerah.
“ASN yang terampil dan profesional sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Abdul Hamid.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya peran DPD RI dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
“Kehadiran DPD RI sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi daerah didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional,” katanya.
Abdul Hamid berharap, pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konkret dan dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah di Kalimantan Tengah.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (bib)