NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lamandau, dr Norberth. Mengatakkan jika program beasiswa sekolah dokter spesialis dengan masa kontrak waktu tertentu bisa menjadi pilihan strategis bagi pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kekurangan dokter spesialis.
“Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pemerataan dokter spesialis dengan mendorong putra-putri daerah untuk menimba ilmu kedokteran spesialis melalui program beasiswa sekolah dokter spesialis,” ujar dr Norberth di Nanga Bulik, Selasa (2/30).
Program itu, kata dia. Merupakan strategi yang penting supaya persebaran dokter spesialis ini merata. Dan pemenuhan kekurangan dokter spesialis terealisasi. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi dalam mendukung program tersebut.
“Kita mulai dari hulunya. Hulunya apa? Pemerintah daerah mendorong putra daerahnya dan kemudian diberikan kesempatan, dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, untuk bisa sekolah dokter spesialis,” katanya.
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah daerah tentunya disertakan dengan kontrak, supaya pelajar daerah yang sedang menimba ilmu dokter spesialis akan kembali untuk mengabdi kepada daerahnya setelah lulus.
Menurutnya. Strategi ini bisa menciptakan investasi kesehatan terutama bagi wilayah-wilayah yang kekurangan dokter spesialis. Dalam jangka waktu panjang, daerah tersebut akan memiliki jumlah dokter spesialis yang bertambah seiring berjalannya waktu.
“Jadi tenaga medis dan dokter spesialis ini adalah investasi kesehatan yang harus mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sehingga itu yang kita dorong,” bebernya.
Selain itu, lanjut dia. Guna mewujudkan pemerataan dokter spesialis pihaknya terus mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah, dan rumah sakit penyelenggara pendidikan dokter spesialis. Kerja sama itu mendorong pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis untuk mengabdi di daerah, selama masa waktu yang ditentukan.
“Bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan terutama pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan (pelajar) pendidikan dokter spesialis untuk selama masa waktu tertentu,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan program seperti Wajib Kerja Dokter Spesialis yang pernah digagas pada tahun 2017 lalu dinilai dapat mengatasi persoalan kekurangan dokter spesialis. Program tersebut mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah penempatan dalam waktu tertentu.
“Dalam program itu, wilayah-wilayah dan rumah sakit yang membutuhkan diprioritaskan,” pungkasnya.(Bib)
