SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum bisa terealisasi. Sebab hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Padahal pengembangan bandara dinilai sangat penting bagi masyarakat Kotim. Sehingga diharapkan pengembangan bandara itu menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Bandara ini bukan punya pemerintah daerah. Kita sifatnya hanya membantu. Kalau untuk pengembangan seperti perpanjangan runway, itu oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub,”ujarnya, Rabu (20/3).
Pemkab Kotim sendiri telah memberikan bantuan berupa ganti rugi tanah untuk modal memperpanjang dan pelebaran landasan pacu bandara tersebut. Sehingga memungkinkan pesawat dengan ukuran besar bisa beroperasi.
“Salah satu bantuan pemerintah daerah adalah ganti rugi tanah untuk perpanjangan dan pelebaran runway. Tetapi untuk pengembangannya tetap pemerintah pusat,”imbuhnya.
Saat ini, Halikin mengaku terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahas pengembangan bandara tersebut, dengan harapan pengembangan bisa dilakukan tahun ini. Akan tetapi ia memahami anggarah kementrian yang terbatas menjadi salah satu alasan tertundanya pengembangan bandara tersebut.
“Kita terus berkomunikasi denga kementrian terkait hal ini. Saya juga sudah menghadap menteri untuk membahas pengembangan bandara ini agar bisa terealisasi,”terangnya.
Kondisi bandara saat ini yang tidak memungkinkan pesawat berukuran besar untuk mendarat membuat jadwal penerbangan terbatas. Selain itu harga tiket pesawat yang melambung membuat masyarakat kerap kali memilih terbang melalui Kota Palangkaraya dan Pangkalan Bun.
Padahal masyarakat Kotim dinilai sangat memerlukan transportasi udara yang memadai. Karena jumlah penduduknya yang besar dan investasinya yang banyak. “Kita doakan mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita serius mengurus ini karena memang ini adalah kebutuhan mendasar,” tutupnya.(sli/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum bisa terealisasi. Sebab hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Padahal pengembangan bandara dinilai sangat penting bagi masyarakat Kotim. Sehingga diharapkan pengembangan bandara itu menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Bandara ini bukan punya pemerintah daerah. Kita sifatnya hanya membantu. Kalau untuk pengembangan seperti perpanjangan runway, itu oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub,”ujarnya, Rabu (20/3).
Pemkab Kotim sendiri telah memberikan bantuan berupa ganti rugi tanah untuk modal memperpanjang dan pelebaran landasan pacu bandara tersebut. Sehingga memungkinkan pesawat dengan ukuran besar bisa beroperasi.
“Salah satu bantuan pemerintah daerah adalah ganti rugi tanah untuk perpanjangan dan pelebaran runway. Tetapi untuk pengembangannya tetap pemerintah pusat,”imbuhnya.
Saat ini, Halikin mengaku terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahas pengembangan bandara tersebut, dengan harapan pengembangan bisa dilakukan tahun ini. Akan tetapi ia memahami anggarah kementrian yang terbatas menjadi salah satu alasan tertundanya pengembangan bandara tersebut.
“Kita terus berkomunikasi denga kementrian terkait hal ini. Saya juga sudah menghadap menteri untuk membahas pengembangan bandara ini agar bisa terealisasi,”terangnya.
Kondisi bandara saat ini yang tidak memungkinkan pesawat berukuran besar untuk mendarat membuat jadwal penerbangan terbatas. Selain itu harga tiket pesawat yang melambung membuat masyarakat kerap kali memilih terbang melalui Kota Palangkaraya dan Pangkalan Bun.
Padahal masyarakat Kotim dinilai sangat memerlukan transportasi udara yang memadai. Karena jumlah penduduknya yang besar dan investasinya yang banyak. “Kita doakan mudah-mudahan bisa terealisasi. Kita serius mengurus ini karena memang ini adalah kebutuhan mendasar,” tutupnya.(sli/kpg)
