SAMPIT, PROKALTENG.CO– Salah satu bencana yang rawan terjadi di Kotim adalah banjir. Berdasarkan hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, pada musim hujan kali ini sudah ada sejumlah wilayah yang beberapa kali terendam banjir.
Dengan adanya wilayah yang sudah terendam banjir maka Pemerintah Kabupaten Kotim mengelar rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan di Pusdalops BPBD Kabupaten Kotim dengan menetapkan status siaga darurat banjir selama 90 hari, yakni dari 19 Desember 2023 hingga 17 Maret 2024 mendatang.
“Penetapan tersebut dengan berbagai pertimbangan dan masukkan, terutama paparan dari BMKG. Kita juga ada menerima surat dari BNPB untuk mengantisipasi terjadinya banjir dari akhir tahun 2023 hingga awal 2024, terlebih kita sebentar lagi akan melaksana Pemilu serentak,” kata Asisten I Setda Kotim Rihel, Senin (18/12).
Dirinya mewakili Bupati Kabupaten Kotim untuk memimpin rapat koordinasi tersebut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam dan Sekretaris BPBD Arief, serta dihadiri juga oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya, BMKG Stasiun Haji Asan Sampit, Basarnas, Polres, Kodim 1015 Sampit dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kotim ada beberapa desa yang sudah terendam banjir akibat hujan yang terjadi yaitu Desa Tumbang Mujam Kecamatan Tualan Hulu, Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi, hingga genangan di dalam Kota Sampit.
“Selain itu ada 17 desa di 5 kecamatan yang akses jalannya rawan putus akibat terendam banjir. Seperti Desa Hanjalipan, Simpur, dan Soren Kecamatan Kota Besi dan Desa Sudan, Sei Ubar Mandiri, Pantai Harapan, dan Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu,” sampai Rihel
Dirinya mengatakan walaupun saat paparan pihak BMKG menyampaikan bahwa potensi banjir masih rendah dan prakiraan intensitas curah hujan berkisar ringan hingga sedang, tetapi menurutnya banjir tetap perlu diantisipasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, status siaga dinaikkan menjadi tanggap darurat banjir.
“Banjir itu tetap perlu kita antisipasi. Karena banjir ada banyak faktornya, mungkin terjadi sedimentasi atau pendangkalan sungai dan semacamnya, Selain faktor-faktor yang mendasar, pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam penetapan status siaga darurat banjir kali ini,” ujar Rihel.
Ia juga mengatakan Pemilu 2024 merupakan perhelatan nasional, jika ada kendala dalam pelaksanaannya tentu akan menjadi isu nasional yang tentunya tidak baik untuk nama daerah, sehingga pemerintah daerah setempat wajib untuk mengamankan dan menyukseskan kegiatan tersebut.
“Dalam pelaksanaan rapat koordinasi kali ini kita juga melibatkan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kotim agar bersama-sama mengantisipasi potensi kendala di lapangan yang disebabkan banjir. Supaya mereka juga mengetahui bahwa pada Pemilu 2024 nanti, kalau musim hujan ada potensi banjir. Jadi mereka juga harus membuat skenario atau antisipasi untuk kelancaran pemilu,” tutupnya.(bah/kpg/ind)