Perkuat Langkah Bersama Menuju Pemerintahan Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin meneguhkan komitmennya. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Percepatan Penyelesaian Indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, yang dirangkai dengan Sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Sosialisasi Antikorupsi, yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (6/10).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kotim H.Halikinnor, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotim. Agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat langkah bersama menuju pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Bupati Halikinnor menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan transparansi sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian target administratif, namun juga memperhatikan kualitas proses kerja yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan bebas dari praktik korupsi.

“Pelayanan publik yang baik harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar hasil, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proses berjalan jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Halikinnor, Rabu (8/10).

Bupati menilai, percepatan indikator MCSP bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan komitmen moral seluruh aparatur dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, keberhasilan evaluasi MCSP akan terlihat nyata bila setiap OPD mampu menjaga efi siensi anggaran, memanfaatkan aset daerah dengan tepat guna, serta membangun sinergi lintas sektor yang solid.

“Keberhasilan bukan hanya diukur dari laporan administrasi, tapi dari bukti nyata di lapangan. Dengan komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat, saya yakin Kotim bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkasnya.

Rapat evaluasi ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemkab Kotim untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (bah/kp)

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin meneguhkan komitmennya. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Percepatan Penyelesaian Indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, yang dirangkai dengan Sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Sosialisasi Antikorupsi, yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (6/10).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kotim H.Halikinnor, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotim. Agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat langkah bersama menuju pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Bupati Halikinnor menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan transparansi sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian target administratif, namun juga memperhatikan kualitas proses kerja yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan bebas dari praktik korupsi.

“Pelayanan publik yang baik harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar hasil, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proses berjalan jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Halikinnor, Rabu (8/10).

Bupati menilai, percepatan indikator MCSP bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan komitmen moral seluruh aparatur dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, keberhasilan evaluasi MCSP akan terlihat nyata bila setiap OPD mampu menjaga efi siensi anggaran, memanfaatkan aset daerah dengan tepat guna, serta membangun sinergi lintas sektor yang solid.

“Keberhasilan bukan hanya diukur dari laporan administrasi, tapi dari bukti nyata di lapangan. Dengan komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat, saya yakin Kotim bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkasnya.

Rapat evaluasi ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemkab Kotim untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (bah/kp)