SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin (6/4/2026).
Dalam pelantikan yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor, dua perangkat daerah menjadi sorotan utama yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Inspektorat yang dinilai krusial dalam mendorong pembangunan daerah dan pengawasan internal pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, Ramadansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara definitif.
Sebelumnya, Ramadansyah juga menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Sementara itu, Abdul Rahman Ismail ditunjuk sebagai Plt Kepala Bapenda Kotim.
Bupati Halikinnor menilai, penetapan jabatan definitif ini penting untuk memperkuat arah pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kotim.
“Selama ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt), saya telah mengamati dengan cermat kinerja dan dedikasi yang ditunjukkan dalam pengelolaan sektor kebudayaan dan pengembangan pariwisata di daerah kita, khususnya pengembangan destinasi wisata Pulau Hanibung,” kata Halikinnor dalam sambutannya dilansir dari Kalteng Pos.
Ia menegaskan, Pulau Hanibung memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata baru yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Dengan status definitif, Ramadansyah diharapkan lebih leluasa dalam mengeksekusi program strategis ke depan.
“Saya melantik saudara secara definitif sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan harapan agar saudara dapat bekerja lebih fokus dan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengeksekusi visi-misi kita ke depan,” tegasnya.
Selain itu, pengisian jabatan di Inspektorat juga menjadi perhatian. Bambang dilantik sebagai Inspektur, sementara Achijat Koesnandar dipercaya sebagai Inspektur Pembantu III.
Pengisian jabatan ini merupakan bagian dari hasil seleksi terbuka dan kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
“Pengisian jabatan inspektur dan inspektur pembantu perlu segera diisi dengan pejabat definitif, mengingat menjadi salah satu indikator krusial dalam penilaian MCSP KPK, khususnya pada area intervensi kapabilitas APIP,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan pejabat definitif bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen vital untuk menjamin independensi dan objektivitas pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Halikinnor juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar segera menyesuaikan diri serta menghadirkan inovasi dalam bekerja. Ia menekankan pentingnya responsivitas, komunikasi, serta integritas dalam menjalankan tugas.
“Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, selamat mengemban jabatan baru. Segera menyesuaikan diri dan saya menanti inovasi dan prestasi dari saudara-saudari sekalian,” ucapnya.
Selain dua sektor utama tersebut, rotasi jabatan juga terjadi di sejumlah OPD lainnya. Di antaranya, Ali Fahlevi Hasibuan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup.
Tauba sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Liano Trijaya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Selanjutnya, Ady Suharno menjabat Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yuan Hendianto sebagai Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Arrofie Pratama sebagai Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
Kemudian, Rodi Hartono menjabat Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah, Yudi Aprianur sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah, serta Miftahun Nisa sebagai Kepala Puskesmas Ketapang I. (mif/kpg)
