KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menggelar kegiatan audiensi publik kepala daerah tentang dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Katingan tahun 2025-2030.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan, Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto SIK, perwakilan TNI, hingga pejabat daerah lainnya di aula BKAD Kabupaten Katingan, Senin (5/5).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan Markus mengatakan. Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pemetaan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Katingan.
Sementara Wakil Bupati Katingan Firdaus menegaskan, bahwa dokumen kajian risiko bencana merupakan pijakan penting untuk memahami potensi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya soal mitigasi terhadap ancaman, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat dan infrastruktur kita rentan terhadap bencana, serta seberapa siap kapasitas kita dalam menanganinya,” ujar Firdaus.
Dia juga mengingatkan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, setiap pemerintah daerah wajib memiliki rencana aksi pengurangan risiko yang terukur, dan terarah guna meminimalkan dampak saat bencana terjadi.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Katingan 20252030 menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana,” pungkasnya. (eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menggelar kegiatan audiensi publik kepala daerah tentang dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Katingan tahun 2025-2030.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan, Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto SIK, perwakilan TNI, hingga pejabat daerah lainnya di aula BKAD Kabupaten Katingan, Senin (5/5).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan Markus mengatakan. Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pemetaan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Katingan.
Sementara Wakil Bupati Katingan Firdaus menegaskan, bahwa dokumen kajian risiko bencana merupakan pijakan penting untuk memahami potensi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya soal mitigasi terhadap ancaman, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat dan infrastruktur kita rentan terhadap bencana, serta seberapa siap kapasitas kita dalam menanganinya,” ujar Firdaus.
Dia juga mengingatkan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, setiap pemerintah daerah wajib memiliki rencana aksi pengurangan risiko yang terukur, dan terarah guna meminimalkan dampak saat bencana terjadi.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Katingan 20252030 menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana,” pungkasnya. (eri/kpg)
