Hadapi Efisiensi Anggaran, BKAD Kapuas Siapkan Strategi Jitu

KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah menyusun strategi guna menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap optimal tanpa mengganggu program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Kepala BKAD Kapuas, Marlina Kasyfiatie, SE., M.AB., menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini, merupakan instruksi wajib dari pusat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menyesuaikan belanja daerah dengan sumber dana yang tersedia. Terutama dari transfer pemerintah pusat.

“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Oleh sebab itu, pengalokasian dana harus lebih efektif dan fokus pada program prioritas,” ujar Marlina, Senin (17/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, BKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini sedang menyusun surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Surat tersebut, sejogyanya akan menjadi pedoman dalam menentukan skala prioritas penganggaran. Agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami meminta masing-masing OPD untuk mengidentifikasi program mana yang paling prioritas. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa efisiensi ini, tidak sampai mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran lebih berdampak pada sektor infrastruktur. Sementara bidang kesehatan dan pendidikan relatif aman dari pengurangan dana.

“Dana infrastruktur yang bersumber dari pusat mengalami penyesuaian, tetapi untuk kesehatan dan pendidikan sejauh ini tidak terkena dampak signifikan,” katanya.

Guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, BKAD Kapuas juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Marlina menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci bagi kemandirian fiskal daerah.

“Kita perlu menggali potensi daerah secara maksimal. Jika PAD meningkat, kita tidak terlalu bergantung pada anggaran pusat dan bisa lebih fleksibel dalam membiayai pembangunan daerah,” tuturnya.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, TAPD juga akan mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Marlina menekankan bahwa setiap pengeluaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.

Menurutnya, BKAD Kapuas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan efisiensi ini, tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Untuk itu, Marlina berharap langkah ini bisa berjalan seimbang tanpa menghambat layanan publik.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait agar kebijakan ini tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*tia/hnd)

KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah menyusun strategi guna menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap optimal tanpa mengganggu program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Kepala BKAD Kapuas, Marlina Kasyfiatie, SE., M.AB., menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini, merupakan instruksi wajib dari pusat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menyesuaikan belanja daerah dengan sumber dana yang tersedia. Terutama dari transfer pemerintah pusat.

“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Oleh sebab itu, pengalokasian dana harus lebih efektif dan fokus pada program prioritas,” ujar Marlina, Senin (17/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, BKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini sedang menyusun surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Surat tersebut, sejogyanya akan menjadi pedoman dalam menentukan skala prioritas penganggaran. Agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami meminta masing-masing OPD untuk mengidentifikasi program mana yang paling prioritas. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa efisiensi ini, tidak sampai mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran lebih berdampak pada sektor infrastruktur. Sementara bidang kesehatan dan pendidikan relatif aman dari pengurangan dana.

“Dana infrastruktur yang bersumber dari pusat mengalami penyesuaian, tetapi untuk kesehatan dan pendidikan sejauh ini tidak terkena dampak signifikan,” katanya.

Guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, BKAD Kapuas juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Marlina menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci bagi kemandirian fiskal daerah.

“Kita perlu menggali potensi daerah secara maksimal. Jika PAD meningkat, kita tidak terlalu bergantung pada anggaran pusat dan bisa lebih fleksibel dalam membiayai pembangunan daerah,” tuturnya.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, TAPD juga akan mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Marlina menekankan bahwa setiap pengeluaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.

Menurutnya, BKAD Kapuas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan efisiensi ini, tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Untuk itu, Marlina berharap langkah ini bisa berjalan seimbang tanpa menghambat layanan publik.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait agar kebijakan ini tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*tia/hnd)