MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menerima berbagai pandangan dan tanggapan umum dari seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara yang digelar Jumat (21/11) lalu.
Tanggapan fraksi ini menyusul penyampaian pidato pengantar bupati mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026.
Proses penerimaan pendapat umum dari dewan legislatif ini merupakan sebuah tahapan yang sangat krusial dalam perencanaan anggaran daerah tahun depan demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Momen serah terima dokumen pandangan umum tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini.
Rapat paripurna yang ini turut dihadiri oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin yang didampingi secara langsung oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan serta Sekretaris Daerah Drs. Muhlis untuk bersama-sama menyimak setiap masukan yang diberikan.
Secara keseluruhan, terdapat lima fraksi utama di DPRD Barito Utara yang secara bergiliran menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangan umum mereka terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah setempat.
Kelima fraksi tersebut diwakili oleh Ardianto dari Fraksi Partai Demokrat, Suhendra dari Fraksi PKB, Naruk Saritani dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasrat dari Fraksi Aspirasi Rakyat, serta Hj. Sri Neni Trianawati dari Fraksi Karya.
Masing-masing fraksi secara komprehensif menganggapi lima program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Kelima prioritas strategis tersebut meliputi bidang peningkatan infrastruktur dasar dan ketahanan energi, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati Shalahuddin menyatakan kesiapan pemerintahannya untuk membahas semua masukan tersebut. Dia juga menyambut dengan sangat positif setiap masukan, kritik, dan saran konstruktif yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dewan dan berkomitmen penuh untuk membahas Raperda APBD 2026 tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPRD dalam proses selanjutnya.
“Rapat paripurna II ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026 untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegas bupati. (ren/kpg)
