MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR). Mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam Rapat Paripurna RAPBD 2026 di DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025), fraksi ini meminta penjelasan mendetail dari pemerintah kabupaten.
Permintaan tersebut khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip penganggaran yang baik dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
“Fraksi KIR ingin memastikan bahwa prinsip-partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, serta efektif dan efisien tidak hanya menjadi slogan,” Ujar H. Tajeri mewakili Fraksi KIR.
F-KIR menekankan bahwa prinsip-prinsip ini harus tercermin secara nyata dalam setiap program dan kegiatan yang dianggarkan.
Mereka meminta pemerintah untuk dapat mendemonstrasikan dan memberikan bukti bagaimana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran, guna memastikan uang rakyat dikelola dengan benar dan tepat sasaran. (ren)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR). Mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam Rapat Paripurna RAPBD 2026 di DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025), fraksi ini meminta penjelasan mendetail dari pemerintah kabupaten.
Permintaan tersebut khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip penganggaran yang baik dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
“Fraksi KIR ingin memastikan bahwa prinsip-partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, serta efektif dan efisien tidak hanya menjadi slogan,” Ujar H. Tajeri mewakili Fraksi KIR.
F-KIR menekankan bahwa prinsip-prinsip ini harus tercermin secara nyata dalam setiap program dan kegiatan yang dianggarkan.
Mereka meminta pemerintah untuk dapat mendemonstrasikan dan memberikan bukti bagaimana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran, guna memastikan uang rakyat dikelola dengan benar dan tepat sasaran. (ren)
