BUNTOK, PROKALTENG.CO– Di tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) telah menargetkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari seluruh titik intervensi sebesar 80 persen.
Tetapi dari data yang dipaparkan tim MCP KPK, hanya tercapai sekitar 72,76 persen. Namun tim MCP Kabupaten Barsel sudah maksimal dalam menyampaikan laporan dengan tingkat persentase pelaporan.
“Ya belum memenuhi angka 80 persen. Tetapi hasil verifikasi tim MCP KPK Kabupaten Barsel hanya mampu mencapai persentase 72,76 persen saja untuk hasil monitoring tahun 2022,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Barsel H Deddy Winarwan usai rakor program piloting pencegahan korupsi di Aula Bappeda Barsel, Selasa (25/7).
Menurut Deddy Winarwan, permasalahan utama yang menyebabkan nilai MCP tidak mencapai target diantaranya tidak tepatnya waktu penyusunan APBD, Perbup SHS tidak tepat waktu, capaian pajak dan penagihan tunggakan pajak yang masih rendah.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemkab Barsel berusaha menaati ketentuan kepatuhan dalam penyusunan APBD tahun 2024. Berinovasi dalam peningkatan pajak melalui sistem pembayaran pajak online.
“Untuk mencapai itu semua kami berkeinginan di tahun 2023 ini, Pemkab Barsel berkomitmen untuk mencapai target 80 persen capaian MCP KPK. Meskipun pada tahun sebelumnya, nilai capaian MCP KPK daerah setempat 72,76 persen. Namun ada dua area intervensi yang sudah berhasil mencapai di atas 80 persen. Yakni perizinan tercapai sebesar 95,38 persen dan tata kelola dana desa sekitar 82,14 persen,” ungkap Deddy.
Apresiasi Dua Dinas
Terlepas dari kekurangan itu, atas nama Pemda Barsel, Deddy mengapresiasi terhadap keberhasilan dua perangkat daerah. Khususnya yang sudah memberikan contoh kepatuhan yang baik terhadap kinerjanya. Yaitu DPMPTSP dan Dinsos PMD yang sudah memenuhi angka 80 persen lebih.
Hal ini jadi cerminan untuk beberapa dinas agar bisa bersemangat. Supaya tahun 2023 capaian MCP itu bisa ke angka 80 persen atau lebih.
“Terlepas dari itu semua, perhatian khusus KPK sangat diperlukan demi kemajuan dan harapan pencegahan korupsi dapat terlaksana dengan baik. Selama semuanya bekerja dengan tanggung jawab, saya yakin hal (operasdi tangkap tangan/OTT KPK) itu tidak akan terjadi,” tutupnya. (ena/ens/kpg/hnd)