BUNTOK,PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Syahdani S.Pd, mengimbau seluruh kepala sekolah di daerah setempat untuk menata serta mengawasi aset sekolah dengan baik. Menurutnya, aset berupa lahan dan barang berharga lainnya wajib diinventarisasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Terutama terkait surat tanah dan dokumen penting lainnya. Hal ini untuk menghindari klaim kepemilikan dari warga yang dapat mengganggu proses belajar mengajar,” kata Syahdani, Rabu (20/8).
Ia menjelaskan, penataan aset dimaksudkan agar lahan sekolah tidak bersinggungan dengan milik warga sekitar, sehingga terhindar dari potensi tumpang tindih. Kelengkapan berkas kepemilikan juga akan memudahkan penataan dan pengelolaan aset pendidikan.
“Jika terjadi sengketa lahan, sertifikat kepemilikan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.
Syahdani menambahkan, pihaknya telah menyampaikan imbauan ini baik secara lisan maupun tertulis kepada para kepala sekolah agar segera menindaklanjuti.
“Apabila aset tidak tertata dengan baik, sengketa lahan dapat merugikan daerah. Karena itu, perlu langkah antisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah besar di kemudian hari,” tandasnya. (ner/kpg)
BUNTOK,PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Syahdani S.Pd, mengimbau seluruh kepala sekolah di daerah setempat untuk menata serta mengawasi aset sekolah dengan baik. Menurutnya, aset berupa lahan dan barang berharga lainnya wajib diinventarisasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Terutama terkait surat tanah dan dokumen penting lainnya. Hal ini untuk menghindari klaim kepemilikan dari warga yang dapat mengganggu proses belajar mengajar,” kata Syahdani, Rabu (20/8).
Ia menjelaskan, penataan aset dimaksudkan agar lahan sekolah tidak bersinggungan dengan milik warga sekitar, sehingga terhindar dari potensi tumpang tindih. Kelengkapan berkas kepemilikan juga akan memudahkan penataan dan pengelolaan aset pendidikan.
“Jika terjadi sengketa lahan, sertifikat kepemilikan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.
Syahdani menambahkan, pihaknya telah menyampaikan imbauan ini baik secara lisan maupun tertulis kepada para kepala sekolah agar segera menindaklanjuti.
“Apabila aset tidak tertata dengan baik, sengketa lahan dapat merugikan daerah. Karena itu, perlu langkah antisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah besar di kemudian hari,” tandasnya. (ner/kpg)
