BUNTOK,PROKALTENG.CO-Penjabat (Pj) Bupati Barsel, Deddy Winarwan diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Mirwansyah menghadiri acara pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-PBB P2) tahun 2024, di GPU Jaro Pirarahan Buntok, Kamis (4/7).
SPPT PBB P2 adalah, dokumen yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terutang atas tanah dan bangunan, yang diterbitkan setiap tahun oleh BPKAD Barito Selatan. Dokumen ini bukan bukti kepemilikan tanah atau bangunan.
“Pada penyerahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perdesaan (PBB P2) tahun 2024 ini, berdasarkan Berita Acara Penyerahan SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024, terdapat 46.572 lembar SPPT dengan jumlah keseluruhan Pajak Terhutang sebesar Rp1.746.892.471,” jelas Mirwansyah.
Apabila dibandingkan, lanjut Mirwansyah, dengan tahun 2023 yang lalu, dimana jumlah SPPT yang diserahkan sebanyak 46.873 lembar, dengan jumlah keseluruhan pajak terhutang sebesar Rp 1.906.546.234,00. Maka baik dari jumlah SPPT yang akan disampaikan, maupun sisi jumlah pajak yang terhutang sedikit mengalami penurunan yaitu, sekitar 301 lembar SPPT atau turun sebesar 0,64 %. Penurunan ini disebabkan karena adanya beberapa objek dan wajib pajak yang mengalami perubahan data.
“Kepada para camat, kepala desa dan lurah termasuk para petugas pemungut pajak, diminta agar segera sejak saat ini secepatnya membagikan SPPT PBB-P2 tahun 2024 ini, kepada para wajib pajak,” tuturnya.
Dengan demikian, warga dapat membayar lunas, tepat jumlah dan tepat waktu sampai dengan jatuh tempo 30 September 2024 dapat terealisasi secara optimal, hal itu jadi atensi dan harapan Pj Bupati Barsel. Pemkab Barsel turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan pelaksanaan penyerahan SPPT PBB tahun ini.
“Semoga dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, semua dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, menjadikan tahun 2024 sebagai tahun peningkatan kepatuhan pajak dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” ulas Mirwansyah. (ena/kpg)