PROKALTENG.CO – Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah Seluruh Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta. Deddy hadir bersama dengan 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota, Senin (30/10/2023).
Dalam rakor itu, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para Pj Kepala Daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.
Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.
Terakhir, Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. “Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya.
Berkaitan dengan beberapa arahan Presiden, maka Penjabat Bupati Barsel Deddy Winarwan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib hadir di tengah Masyarakat. Adapun langkah-langkah yang telah diambil di antaranya untuk pengendalian inflasi, langkah yang dilakukan Pemkab Barsel yakni dengan menggelar pasar murah, sidak harga-harga sembako di pasar dan pemberian bantuan sembako bagi Masyarakat miskin, yang disebarkan ke enam kecamatan yang ada di Barito Selatan. Selain menggelar pasar murah, sidak harga-harga sembako di pasar dan pemberian bantuan sembako bagi Masyarakat miskin, Deddy juga mendorong penciptaan lumbung pangan bagi daerah seperti di Desa Tabak Kanilan dan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai serta di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir.
Kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga telah diantisipasi Pemkab Barsel, dengan menggerakkan BPBD untuk terus berkolaborasi dengan TNI dan Polri serta MPA beserta seluruh elemen masyarakat yang ada di Barito Selatan, tutur Deddy yang juga menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri.
Selanjutnya mengenai netralitas ASN Pemkab Barsel menjelang pemilu, Deddy menjelaskan bahwa dia telah membuat intruksi khusus melalui Surat Edaran Bupati kepada ASN untuk selalu bersikap netral serta meminta ASN untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoax.
Kemudian dalam menunjang pelaksanaan pemilu, Pemkab Barsel telah mengalokasikan anggaran hibah kepada dua Lembaga yakni KPUD dan Bawaslu tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu, pungkas Deddy. (tim)