JAKARTA – Pemerintahan berencana akan membangun 2000 balai latihan
kerja (BLK) komunitas di berbagai daerah pada tahun 2020. Tujuannya sebagai
upaya pemerintah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Direktur Jenderal (Dirjen)
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Bambang Satrio Lelono dalam keterangannya menjelaskan program pembangunan BLK
Komunitas berlangsung lama. Program sudah dimulai sejak 2017.
“Program ini sudah dimulai pada
2017 dengan mendirikan 50 BLK, 75 BLK pada 2018 dan 988 BLK komunitas pada
2019,†katanya di Kendal, Jawa Tengah, Senin (30/12).
Dikatakannya, pemerintah tiap
tahunnya terus berkomitmen dalam pendirian BLK, termasuk dalam hal
pengalokasian anggaran untuk membangun 2.000 BLK komunitas pada 2020.
“Program BLK komunitas merupakan
terobosan presiden untuk menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2040
sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia,†jelasnya.
Menurutnya, Indonesia diprediksi
akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar
daripada penduduk usia tidak produktif. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan
dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing terutama penduduk usia
produktif.
Bonus demografi merupakan sumber
dan penggerak Indonesia yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Bahkan dapat mengurangi pengangguran di Tanah Air yang saat ini
berjumlah 7,05 juta orang atau setara 5,28 persen.
“Apabila kita gagal mengolah
bonus demografi, maka hal ini bisa menjadi bencana atau masalah bagi bangsa
Indonesia,†katanya.
Secara umum, BLK komunitas adalah
unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga pendidikan
keagamaan yakni di pondok pesantren, seminari, dhammasekha dan pasraman di
seluruh wilayah Tanah Air.
Hal tersebut berfungsi untuk
menyelenggarakan pelatihan kompetensi atau keahlian guna memberikan
keterampilan kepada siswa dan komunitas masyarakat di sekitarnya.
“Tentunya ini sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja serta mendorong berwirausaha,†ujarnya.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menjelaskan program BLK komunitas bertujuan melengkapi “soft
skill†atau keterampilan kepribadian dan pendidikan karakter siswa di lembaga
pendidikan keagamaan.
“Program BLK komunitas merupakan
upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan
pendidikan karakter,†katanya.
Adanya program BLK komunitas di
lembaga pendidikan keagamaan, maka santri atau siswa serta masyarakat di
sekitarnya memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Hal ini selaras dengan kebijakan
Presiden RI untuk menjadikan 2019 dan seterusnya sebagai tahun pengembangan
SDM,†ujar dia.
Pemerintah, katanya, memberikan
sejumlah bantuan bagi BLK komunitas di antaranya pembiayaan pembangunan satu
unit gedung lokakarya, peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan, biaya
operasional, dan biaya untuk melaksanakan dua paket program pelatihan.
Ia menyebut terdapat 10 program
pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK komunitas yaitu kejuruan teknik
otomotif atau teknik sepeda motor, kejuruan teknik las, kejuruan processing
atau pengolahan hasil pertanian.
Selanjutnya kejuruan pengolahan
hasil perikanan, kejuruan pengolahan kayu, kejuruan teknologi informasi dan
komunikasi, kejuruan menjahit, kejuruan refrigerasi dan teknik listrik,
kejuruan industri kreatif dan kejuruan bahasa.
Dalam kesempatan itu Fauziyah
juga mengatakan hingga tahun 2030 diprediksi terdapat 27 hingga 46 juta jenis
pekerjaan baru berpeluang tercipta di Tanah Air dan 10 juta pekerjaan di
antaranya belum pernah ada sebelumnya.
“Ini berkaitan dalam menghadapi
era revolusi industri 4.0, sehingga terdapat 23 juta jenis pekerjaan yang
terdampak oleh otomatisasi. Namun di satu sisi terdapat 27 hingga 46 juta jenis
pekerjaan baru yang berpeluang tercipta,†katanya.
Imbasnya ialah sekitar enam
hingga 29 juta orang Indonesia diproyeksikan harus mengikuti pelatihan lagi
untuk jenis pekerjaan yang baru guna “re-skilling†atau pelatihan kemampuan
baru dan “up skilling†atau peningkatan kemampuan.
“Oleh karena itu, dalam transisi
menuju Indonesia 4.0 tersebut dibutuhkan beberapa langkah,†ujarnya.
Pertama ialah investasi
berkelanjutan, kedua pengembangan model pelatihan baru untuk pekerjaan baru.
Lalu, program-program untuk memudahkan transisi pekerja seperti pemagangan,
re-skilling dan up-skilling.
Keempat, dukungan dalam hal
pendapatan melalui program-program jaminan sosial yang lebih inovatif dan
kolaborasi antara publik dan swasta. Hal tersebut guna mengantisipasi terhadap
pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh di berbagai sektor di antaranya kesehatan,
konstruksi, manufaktur dan retail yang akan dibutuhkan cukup tinggi.
Sebelumnya di kesempatan yang
sama, Presiden Joko Widodo meresmikan (BLK) Komunitas se-Indonesia, di
Pesantren Alfadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
“Kita harapkan BLK Komunitas
menjadi tempat dimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu dimulai,â€
katanya.
Menurut Jokowi, pelatihan di BLK
Komunitas harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
Dia berharap dengan adanya BLK
Komunitas di pesantren dapat menyambungkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan
dengan tenaga kejuruan.
Jokowi juga mengarahkan agar
mentor maupun pelatih di BLK Komunitas disiapkan untuk mengajarkan beragam ilmu
kejuruan.
Berdasarkan data saat ini
tercatat 305 BLK yang dikelola Kemnaker RI dan pemerintah daerah, 5.020 lembaga
pelatihan kerja swasta (LPKS), 109 lembaga pelatihan kementerian dan lembaga
lain, 1.799 milik training center (TC) industri serta 1.113 BLK komunitas. (gw/fin/kpc)