Pandemi
Covid-19 tidak membuat pemerintah mengendurkan pengerjaan proyek strategis
nasional (PSN). Kemarin pemerintah merekomendasikan 89 PSN baru untuk
dikerjakan selama lima tahun ke depan.
Rekomendasi PSN baru itu diputuskan dalam rapat kabinet terbatas
yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin (29/5). Secara keseluruhan, ada 245
usulan PSN baru. Namun, yang direkomendasi hanya 89.
’’Prioritasnya pada proyek yang memiliki daya ungkit besar untuk
pemulihan ekonomi pascapandemi,’’ ujar presiden.
Untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, presiden meminta
dipilah-pilah lagi. PSN yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat dan
pemulihan ekonomi harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Misalnya,
sertifikasi tanah masal, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria,
perhutanan sosial, dan peremajaan perkebunan rakyat.
Beberapa program di bidang kesehatan dan pendidikan juga
berjalan terus. Misalnya, penurunan angka stunting serta pemberantasan penyakit
TB, malaria, demam berdarah, hingga HIV/AIDS. Termasuk program gerakan hidup
sehat. Di bidang pendidikan, program utamanya adalah peningkatan kualitas SDM.
Sejumlah proyek infrastruktur saat ini juga masih berjalan. Baik jalan tol,
bendungan, maupun infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari
proyek 35 ribu megawatt.
Presiden meminta semua potensi hambatan segera diselesaikan.
Dengan begitu, semua pekerjaan bisa berlangsung mulus. ’’Saya menerima laporan,
hambatan paling besar masih pada urusan pembebasan lahan,’’ tambah Jokowi.
Karena itu, Perpres 66/2020 diterbitkan sebagai dasar hukum untuk memudahkan
pengadaan lahan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, 89 PSN baru
tersebut memerlukan dana Rp 1.422 triliun. Terdiri atas, 56 proyek yang
merupakan usulan baru, 10 proyek perluasan, 15 proyek yang masuk program baru,
dan 8 proyek ketenagalistrikan. ’’Proyek ini memiliki batas nilai investasi
(minimal) sekitar Rp 500 miliar,’’ terangnya. Meski demikian, tetap ada
proyek-proyek di bawah nilai tersebut yang dimasukkan dalam PSN karena dinilai
strategis.
Proyek-proyek tersebut diklaim memiliki manfaat jangka pendek
dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, manfaatnya adalah penyerapan tenaga
kerja. Hitungannya, setiap Rp 1 triliun proyek bisa mempekerjakan sekitar 14
ribu orang, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap tahun, proyek-proyek
itu ditargetkan bisa menyerap 4 juta tenaga kerja. ’’Agregatnya bisa mencapai
19 juta orang yang bekerja dalam proyek selama lima tahun ini,’’ lanjut
Airlangga.
Airlangga mengakui, beberapa proyek mengalami penyesuaian akibat
pandemi. Misalnya, pada pengembangan smelter, terjadi penundaan sekitar 4–5
bulan. Ada pula proyek yang tertunda satu tahun seperti KA Cepat
Jakarta–Bandung. Namun tetap saja, proyek-proyek itu harus selesai dalam
periode 2020–2024.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, ada
tujuh ruas tol yang siap diresmikan sampai akhir tahun ini. Empat di antaranya
akan diresmikan Juni, sedangkan sisanya akhir tahun ini. Termasuk tol yang
menghubungkan Sidoarjo dan Gresik, yakni Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM).
Khusus padat karya tunai saat ini diprogramkan dengan anggaran
Rp 11,6 triliun. ’’Di lapangan sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja
yang kami hitung sekitar 595.000 orang,’’ tuturnya. Lama pekerjaannya 30–100
hari per orang.
Mereka dipekerjakan untuk menggarap proyek infrastruktur fisik.
Di antaranya, pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase kota
dan desa, infrastruktur pedesaan, pamsimas (penyediaan air minum berbasis
masyarakat), hingga sanitasi berbasis masyarakat.
Proyek Kereta Cepat
Proyek KA cepat Jakarta–Bandung dirasa tanggung oleh Presiden
Joko Widodo. Karena itu, dalam rapat virtual kemarin, dia mewacanakan agar
jalur proyek tersebut diperpanjang sampai Surabaya.
’’Dilaporkan menteri BUMN, proyek KA cepat terjadi budget
over-run (biaya membengkak) dan ada keterlambatan selama satu tahun,’’ terang
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai ratas.
Airlangga tidak secara spesifik menyebutkan berapa pembengkakan
biayanya. Namun, berdasar hitungan awal, total biaya proyek tersebut adalah Rp
80 triliun. ’’Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, agar lebih ekonomis,
proyek tidak hanya berhenti di Bandung. Tetapi sampai Surabaya,’’ lanjut
Airlangga.
Untuk mendukung rencana itu, diusulkan agar konsorsium
pembangunannya ditambah dari Jepang. Saat ini baru Tiongkok yang menjadi bagian
proyek KA cepat Jakarta–Bandung. Jepang hanya ambil bagian dalam proyek KA semicepat
Jakarta–Surabaya yang melintasi jalur utara Jawa.
Airlangga menambahkan, wacana perpanjangan rute KA cepat
tersebut akan dikaji Kementerian BUMN. Baik yang terkait dengan penambahan
anggota konsorsium maupun rute dan total biayanya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengonfirmasi bahwa
tenggat KA cepat Jakarta–Bandung tidak berubah. â€Kami harus optimistis. Negara
dalam kondisi yang terus memikirkan pembukaan lapangan kerja. Pak Presiden
sudah setuju disambungkan Jakarta–Bandung–Surabaya supaya lebih visibel. Nah,
ini pasti menyerap tenaga kerja yang luar biasa,†ujar Erick kemarin (29/5).
Dia menegaskan, proyek kereta cepat tersebut akan dilanjutkan
secepatnya. Sebab, untuk pengerjaan khusus Jakarta–Bandung, Kementerian BUMN
mematok target rampung pada September 2022.
Untuk diketahui, proyek tersebut dikerjakan PT Kereta Cepat
Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium sejumlah perusahaan BUMN
Indonesia dengan China Railways.
Selesaikan Pandemi, Baru
Bicara Infrastruktur
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, pemerintah perlu mendahulukan fokus
kebijakan untuk menurunkan kurva pandemi. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada
persepsi investor yang akan menggarap PSN.
’’Kalau investor melihat penanganan kesehatannya molor, ya
persepsi investor pada investasi dalam hal infrastruktur ya berbeda. Sebab,
infrastruktur ini juga dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi yang ada,’’
jelasnya.
Eko melanjutkan, membangun infrastruktur pada saat pandemi belum
teratasi adalah hal sia-sia. Percuma saja apabila proyek itu berjalan dan
terbangun, tapi masyarakat masih menahan diri untuk melakukan aktivitas.
’’Pemerintah membangun tol, tapi nggak ada yang lewat karena masih takut
pandemi juga,’’ tuturnya.
Dia menyebut penundaan berbagai proyek infrastruktur dan
realokasi belanja infrastruktur adalah hal yang wajar di tengah pandemi. Eko
mencontohkan, negara-negara di Eropa juga fokus menurunkan kurva pandemi
sebelum pemulihan ekonomi. Dia mengatakan, bisa jadi memang sikap pemerintah
yang kini ngebut ingin PSN dijalankan merupakan respons dari permintaan
sebagian investor yang ingin agar proyeknya segera digarap. Namun, tetap saja
kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi akan sangat memengaruhi
persepsi investor.
’’Saya yakin justru persepsi investor malah kurang menyambut
baik. Bagaimana bisa meyakinkan investor kalau sisi kesehatan yang notabene
harus diutamakan malah begini (diabaikan),’’ jelasnya.