JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegaskan bahwa
membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi adalah prioritas tertinggi.
Karena itu, dia putuskan memangkas tunjangan aparatur sipil negara (ASN)
ketimbang mengalihkan anggaran bantuan sosial ke pos penanganan pandemi virus
corona.
Menurut dia, saat ini 50 persen
tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) digunakan untuk
penanganan wabah. “Gaji ASN tidak berubah, tetap sama. Hanya TKD yang
digunakan,†kata Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/5).
Anies menjelaskan anggaran
belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, dengan 25 persen TKD ASN
direlokasi untuk mengamankan anggaran bantuan sosial (bansos). Sedangkan 25
persen lainnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan
COVID-19.
Anies mengungkapkan sempat ada
usulan agar bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan-bantuan lain
dipangkas 50 persen. Gagasan itu dimaksudkan agar TKD bagi semua ASN bisa
dipertahankan.
“Tetapi, saya perlu tegaskan
bahwa mereka yang prasejahtera itu jumlahnya 1,2 juta orang menerima bansos
adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi,†kata Anies.
Anies lebih memilih uang rakyat
senilai triliunan rupiah itu diterima oleh 1,2 juta warga prasejahtera, dengan
mengorbankan 63 ribu ASN yang tunjangannya digunakan untuk penanganan COVID-19.
“Saya perintahkan kepada semua
ASN di DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang kesatria,
tangguh dan tabah menghadapi cobaan,†ujar Anies.
Lurah Sunter Agung Danang
Wijanarko menyatakan pemotongan TKD lingkup ASN Pemprov DKI Jakarta tidak
menyurutkan semangat mereka untuk mengabdi dan memberikan pelayanan secara
maksimal kepada masyarakat.
“Kita menyadari bagaimana
situasi pandemi COVID-19 saat ini yang harus dilawan bersama-sama,†kata
Danang.
Danang menegaskan apa pun
kebijakan yang diambil oleh Gubernur Anies sebagai Kepala Pemerintahan di DKI
Jakarta, wajib mendapat dukungan untuk kebaikan bersama.