PROKALTENG.CO – Pandemi virus corona atau wabah Covid-19 tergolong
kejadian luar biasa. Pemerintah pun harus kerja keras. Selain darurat
kesehatan, wabah ini juga menimbulkan risiko krisis di sektor ekonomi hingga
marak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pekerjaan berat ini yang memicu
emosi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa kesempatan. Setidaknya 4 kali,
Jokowi terlihat geram saat berbicara terkait urusan ekonomi selama masa
pandemi.
1. Tegur Kepala Daerah
Jokowi sempat terlihat geram
lantaran masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan
refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah Covid-19. Dia
mengutarakan kekesalannya itu dalam Rapat Sidang Paripurna pada pertengahan Mei
2020.
Menurut Jokowi kala itu, seluruh
anggaran harus digunakan untuk 3 prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman
sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha. Untuk itu, Jokowi
meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.
Jokowi mencatat ada 103
pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140
pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak Covid-19 terhadap
ekonomi.
2. Kesal Penyaluran Bansos Tunai Berbelit-belit
Jokowi juga sempat menunjukkan
kekesalannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai. Dia geram
penyalurannya berbelit-belit dan begitu lambat untuk sampai ke penerima. Jokowi
kembali membahasnya dalam rapat terbatas dengan para menteri pada bulan Mei
2020. Dia mengungkapkan prosedur penyaluran bansos tunai terlalu rumit. Untuk
pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos
agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.
3. Marah hingga Ancam Reshuffle
Setpres mengunggah video paparan
Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video itu
Jokowi langsung membuka pidatonya dengan nada tinggi. Video ini viral pada
Minggu, 28 Juni 2020.
Jokowi mengatakan, suasana dalam
3 bulan belakangan ini dan ke depannya merupakan suasana krisis. Untuk itu dia
meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara juga merasakan bekerja
dalam suasana krisis. Namun dia merasa masih ada bawahannya yang bekerja
seolah-olah kondisi normal. Dengan tegas, Jokowi akan melakukan perombakan kabinet
(reshuffle) jika diperlukan.
“Bisa saja, membubarkan
lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat
Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan karena memang suasana
ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,”
ujarnya dengan nada tinggi.
Jokowi menegaskan akan mengambil
langkah penting untuk memerangi virus Corona. “Bisa saja, membubarkan
lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat
Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana
ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,”
tegasnya.
4. Kesal Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Berbelit-belit
Jokowi kembali menunjukkan
kekesalannya soal pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani
Covid-19. Dia menilai prosesnya terlalu berbelit-belit. Hal itu diutarakan
Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6).
“Selanjutnya saya minta agar
pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,”
tegasnya.
Jokowi tidak ingin ada tenaga
medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan
tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia
minta segera dipangkas.
Selain itu, Jokowi juga meminta
agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan Covid-19 juga
dipercepat.