JAKARTA – Rencana untuk menerapkan langkah protokol tatanan new
normal Covid-19 oleh pemerintah diminta tak dilakukan dengan buru-buru.
“Jangan sampai teknis protokolnya
disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan
kebingungan baru di masyarakat,†ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam
keterangan tertulisnya, Rabu (27/5).
Menurutnya, protokol normal baru
antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak bisa disamaratakan. Prosedur
tentu akan berbeda setiap jenis kegiatan dan lokasi.
Dia mencontohkan adanya protokol
di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya
yang tentu akan memiliki variasi masing-masing.
“WHO sendiri telah menyusun
beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal
baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian
kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi, serta menangani tiap kasus
dan melacak tiap kontak,†jelasnya.
Kajian ilmiah sebelum penerapan
juga harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.
“Transparansi data juga menjadi
penting. Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat posisi Indonesia saat ini,
tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik Covid-19, serta bagaimana prediksi
perkembangannya ke depan,†tandasnya.
Sementara itu PDIP justru
mendukung seratus persen kebijakan yang diambil Jokowi untuk menerapkan New
Normal.
“Sebagai partai pengusung utama
kami tentu mendukung (langkah) apa yang diambil Presiden Jokowi,†ujar Sekjen
PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya langkah yang diambil
Jokowi harus benar-benar dicermati dengan benar sehingga masyarakat bisa
melakukannya dengan benar sesuai protokol kesehatan yang diberlakukan
pemerintah.