Pemerintah
didorong untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi dengan memperluas
pengembangan jaringan distirubusi gas. Pembiayaannya dilakukan dengan
mengalihkan sebagian subsidi energi. Harapannya, pemanfaatan bahan bakar gas
bisa lebih masif di masyarakat.
Wakil Ketua
komisi VII DPR RI, Syaikul Islam meminta pemerintah berani memangkas subsidi
energi dan mengalihkannya untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi.
Langkah itu, menurutnya, akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang
mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat
ini memiliki kandungan gas yang lebih besar daripada minyak bumi.
“Subsidi
energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas.
Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak,†ujar
Syaikul, Sabtu (27/7)
Pemerintah
baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas
bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019 data SKK Migas mencatat
bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD, setara dengan 13,99
persen dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913
MMSCFD.
Menurut
Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi
dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga
tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp 25 triliun (2016),
Rp 39 triliun (2017) dan Rp 64 triliun (2018).
“Bayangkan dengan
10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun.
Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih
efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk
sendiri,†tegasnya.
Dengan
semakin banyaknya usaha rumahan, pasca munculnya aplikasi seperti Go-Food,
GrabFood dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien
untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan
sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.
Pemerintah
sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk
rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM
didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas
293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di tahun 2020.
“Kami harap
manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan
daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga,
sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana
mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih
kompetitif dibanding energi lain,†ujar Plt Dirjen Migas, Djoko Siswanto di
Jakarta (26/7).(jpg)