JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri
kabinet Indonesia Maju untuk kerja cepat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu
memberi batas waktu sebulan kepada para ‘pembantunya’ itu untuk mengumpulkan
regulasi-regulasi yang menghambat investasi.
“Tolong dilihat di setiap
kementerian yang membuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap
masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu
sebulan ini,†kata Jokowi di Jakarta, Kamis (24/10).
Berdasarkan laporan yang
diterima, kata Jokowi, terlalu banyaknya aturan mulai dari UU, peraturan
presiden, peraturan gubernur, hingga peraturan daerah menyebabkan investasi
menjadi melambat. Regulasi tersebut membuat investor asing menjadi menamkan
modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka melarikan dana ke luar negeri,
seperti Vietnam yang lebih mudah regulasinya.
Oleh karena itu, Jokowi
menugaskan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk menertibkan masalah ini.
“Hal-hal yang mengahambat ingin kita hapuskan, sehingga kita bekerja cepat,â€
tegas Jokowi.
Terkait regulasi, Jokowi
sebelumnya akan mengeluarkan penggabungan aturan menjadi satu atau omnibus law.
Nantinya, UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM akan menjadi omnibus
law.
Selain itu, Jokowi juga kan
merevisi puluhan undang-undang yang menghambat investor asing di Indonesia.
Juga puluhan undang-udang yang menghambat pelaku UMKM bakal direvisi.
Terpisah, Direktur Riset Centre
of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, ultimatum
Jokowi untuk mengumpulkan regulasi-regulasi penghambat investasi sebaiknya
tidak dibatasi waktunya. Sebab hal itu nantinya tidak optimal.
“Sebaiknya tidak dibatasi.
Memperbaiki peraturan perizinan diharapkan cepat tapi jangan buru-buru. Kalau
buru-buru nanto hasilnya tidak baik seperti pengalaman Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS),†ujar Piter
kepada Fajar Indonesia Network (FIN), (24/10).
Terkait kebijakan omnibus law,
Piter menilai bisa menggeliatkan investasi yang selama ini tiarap. “Saya kira
dengan Omnibus law ini sebagian hambatan investasi akan teratasi,†ucap Piter.
Sebelumnya, kalangan pengusaha
mengeluhkan di lapangan belum ada aturan yang singkronisasi antara pusat dan
daerah. Hal itu membuat bingung pengusaha. Misalkan kebijakan insentif fiskal
melalui tax allowance dan tax holiday yang dinilai belum masif dilaksanakan
lantaran ada regulasi yang masih menghambat.
“Pemerintah harus lebih banyak
turun ke lapngan untuk melihat apa yang menjadi kendala diatasi sehingga bisa
sinkron,†Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik
Indonesia (Inaplas), Fajar Budiyono.
Pun demikian dengan Ketua
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi), Adhi S Lukman
berharap pemerintahan periode kedua Jokowi lebih baik lagi terutama
mensikronkan kebijakan lintas kementerian/lembaga terutama untuk pekerbangan
industri makanan dan minuman (mamin).
“Mamin dalam lima tahun ini cukup
baik sebab berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Tetapi, perkiraan saya
di atas 10-11 persen. Saya melihat banyak kendala, termasuk sinkronisasi
regulasi,†ujar dia. (din/fin/kpc)