JAKARTA, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima
Haria Wibisana mengungkapkan, peluang honorer K2 maupun nonkategori tenaga
administrasi menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat kecil.
Itu lantaran jumlah PNS tenaga
administrasi mencapai 1,6 juta dari total 4,1 juta pegawai yang ada. “Repot
juga kalau semua honorer tenaga administrasi minta diangkat ASN,†kata Bima
Haria kepada JPNN.com (jaringan
prokalteng.co), Jumat (26/3).
Bima menjelaskan, untuk tenaga
teknis masih berpeluang seperti Satpol PP, petugas Damkar, penyuluh, dan teknis
lainnya. Itu pun diarahkan ke PPPK.
Dia menyebutkan, arah kebijakan
pemerintah adalah memperbanyak tenaga teknis yang bisa terjun ke lapangan.
Sementara cleaning service, sopir, diarahkan ke outsourcing.
Bima menegaskan, walaupun PPPK
sistem kerjanya kontrak, statusnya adalah ASN. Mereka punya NIP yang tidak bisa
dipecat seenaknya oleh kepala daerah.
Pengurangan rekrutmen tenaga
administrasi menjadi ASN ini juga telah diutarakan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat
kerja Komisi II DPR RI pada 24 Maret 2021.
Menteri Tjahjo mengungkapkan, sulit
untuk mengakomodir permintaan honorer tenaga administrasi menjadi CPNS maupun
PPPK. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan, untuk rekrutmen 1,3
juta ASN tahun ini lebih banyak diprioritaskan pada tenaga teknis yang terjun
langsung ke lapangan. “Jadi ASN yang duduk di belakang meja akan dikurangi
banyak,†ucapnya.
Dia menyebutkan, Presiden Jokowi
juga mengamanatkan agar formasi penyuluh, guru, auditor, pengadaan barang dan
jasa, serta jabatan lainnya diperbanyak dalam pengadaan ASN 2021. “Presiden
maunya ASN lebih dekat dengan masyarakat, †tandasnya.