Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan terus
dipersiapkan oleh pemerintah. Kajian-kajian terus dilakukan oleh Badan
Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR).
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengatakan para pengusaha juga akan ‘hijrah’ ke
Pulau Kalimantan apabila pemerintah telah resmi memindahkan ibu kota.
Sehingga nantinya Kalimantan bukan hanya menjadi pusat
pemerintahan, melainkan juga pusat ekonomi karena para pengusaha akan
mengembangkan bisnisnya di Kalimantan.
“Saya juga menduga, meski pindah hanya pusat pemerintahan, pada
tingkat tertentu BUMN juga akan melihat peluang untuk itu (pengusaha ikut
hijrah bangun perekonomian),†ujar Robert dalam diskusi di Kawasan Menteng,
Jakarta, Sabtu (24/8).
Robert menambahkan, pemindahan ibu kota dilihat peluang yang
bagus para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Karena nanti Kalimantan
akan menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian pengusaha akan memperluas
bisnisnya dalam segala hal.
“Bahkan kalau melihat karakter para pelaku usaha kita setiap di
kantor pusat, itu akan ada pertumbuhan bisnis,†katanya.
Keputusan tepat Presiden Jokowi ingin meratakan pertumbuhan
ekonomi. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, pertumbuhan ekonomi juga akan
mengikutinya. Peluang ini dirasa bagus bagi para pengusaha.
“Pusat-pusat ekonomi sedikit banyak akan bergeser ke sana,
karena dunia usaha butuh kedekatan dengan pihak pemerintah,†ungkap Robert.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada
sidang bersama antara MPR, DPR, dan DPD. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin
dan dukungan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
“Bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh
bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk
memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,†ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa,
tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk
terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan visi
Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.(jpg)