27.1 C
Jakarta
Wednesday, February 25, 2026

KPK Awasi Rencana Pengadaan 105 Ribu Mobil Pick-Up untuk Program Koperasi Merah Putih

PROKALTENG.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi potensi korupsi terkait rencana pengadaan 105.000 mobil pick-up dari perusahaan India. Kendaraan tersebut akan digunakan sebagai armada operasional logistik untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemetaan risiko korupsi atau Risk Corruption Assessment (RCA).

“Kami sifatnya melihat, selama itu masih berupa potensi, kami punya yang namanya risk assessment korupsi atau RCA, Risk Corruption Assessment,” kata Setyo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2).

Setyo menambahkan, apabila ditemukan potensi korupsi, maka langkah yang ditempuh adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari.

Meski demikian, KPK saat ini masih mencermati respons pemerintah terhadap rencana tersebut. Ia meyakini, pemerintah telah menyiapkan skema terbaik agar program berjalan optimal.

Baca Juga :  Hampir 4 Tahun Buron, Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Segera Diamankan

“Saya lihat pemerintah sudah merespons. Dengan pemerintah sudah merespons, kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya. Saya kira pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” tegasnya.(jpc)

PROKALTENG.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi potensi korupsi terkait rencana pengadaan 105.000 mobil pick-up dari perusahaan India. Kendaraan tersebut akan digunakan sebagai armada operasional logistik untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemetaan risiko korupsi atau Risk Corruption Assessment (RCA).

“Kami sifatnya melihat, selama itu masih berupa potensi, kami punya yang namanya risk assessment korupsi atau RCA, Risk Corruption Assessment,” kata Setyo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2).

Electronic money exchangers listing

Setyo menambahkan, apabila ditemukan potensi korupsi, maka langkah yang ditempuh adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari.

Meski demikian, KPK saat ini masih mencermati respons pemerintah terhadap rencana tersebut. Ia meyakini, pemerintah telah menyiapkan skema terbaik agar program berjalan optimal.

Baca Juga :  Hampir 4 Tahun Buron, Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Segera Diamankan

“Saya lihat pemerintah sudah merespons. Dengan pemerintah sudah merespons, kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya. Saya kira pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” tegasnya.(jpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/