PROKALTENG.CO – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kembali memberikan pernyataan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
Menurut dia, keterlibatan BKN karena sebagai instansi satu-satunya yang berhak melakukan tes calon aparatur sipil negara (CASN).
"Jadi karena pegawai KPK mau dialihkan menjadi ASN itu, makanya BKN terlibat," ujar Bima kepada JPNN.com (Jaringan Prokalteng.co) di Jakarta, Senin (21/6).
Namun, lanjut Bima, karena yang diuji ini sebagian orang-orang yang sudah berpangkat, makanya BKN menggandeng instansi terkait seperti Kemenag, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lainnya untuk keroyokan membuat asesmen.
Itu sebabnya, materi pertanyaan TWK yang diajukan kepada pegawai KPK berbeda-beda tergantung asesornya.
"Bapak Presiden tanya, apa mereka (pegawai KPK yang tidak lulus TWK) bisa diangkat ASN? Saya jawab, jangan Pak. Kenapa? Karena saya harus menyelamatkan presiden," ucap Bima.
Dia menambahkan, apa jadinya pegawai KPK yang direkrut menjadi ASN ternyata tidak Pancasilais dan menganut paham radikal. Ini akan membahayakan presiden.
Apalagi kata Bima, data BNPT menyebutkan, 20 persen ASN terpapar radikalisme. "Dua puluh persen ASN PNS ini mau mengganti Pancasila. Ini kan berbahaya," tegasnya.
Bima menegaskan, publik boleh menilai bermacam-macam terhadap dirinya. Namun, hasil TWK pegawai KPK itu merupakan hasil keroyokan bersama.
Ibaratnya, KPK yang punya proyek, BKN kontraktornya. Nah, BKN menggandeng instansi lainnya sebagai sub kontraktor.
"Saya tidak punya kepentingan di situ. Saya hanya menerima hasilnya. Enggak saya utak-atik dan saya tidak menerima bayaran dari siapa pun," cetus Bima Haria Wibisana.