PROKALTENG.CO– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pria yang biasa disapa Ara ini mempersilakan KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi.
“Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga temen-temen di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.
Mantan politikus PDIP ini meyakini semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing. Maka itu, kata dia, jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.
“Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing,” katanya.
Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum. Maka itu, kata dia, semua harus mengikuti aturan yang ada.
“Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto berharap penahanan dirinya sebagai momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025.(fin/jpg)