JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah tembus
Rp289,1 triliun selama Oktober 2019. Defisit ini lebih dalam dibandingkan
periode yang sama tahun lalu sebesar Rp237 triliun atau Rp1,6 triliun dari
produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN per Oktober
2019 dipicu oleh tekanan pertumbuhan pendapatan negara khususnya di sektor
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.
“Kenaikan defisit ini terjadi karena penerimaan khususnya migas PNBP baik
pajak maupun PNBP dan penerimaan pajak non migas tekanan terutama sektor primer
dan sekunder,†ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/11).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebutkan belanja negara
juga mengalami tekanan namun tidak terlalu dalam. Adapun realisasi belanja
negara tumbuh 4,5 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11
persen.
“Kita sudah merealisasikan Rp1.798 triliun atau 73,1 persen. Untuk belanja
KL sudah Rp 633,5 triliun atau 74 persen dari target. Realisasi belanja KL
lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Belanja non KL adalah Rp 487,6 triliun
atau 62,6% dari target,†tutur dia.
Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer minus Rp68,4 triliun
pada periode yang sama. Realisasi ini membengkak jauh dari target awal minus
Rp20,1 triliun. Bersamaan dengan peningkatan defisit, pembiayaan anggaran mau
tidak mau harus meningkat, khususnya dari utang.
Berdasarkan data Kemenkeu, pembiayaan anggaran mencapai Rp375,4 triliun
pada Oktober 2019. Pembiayaan anggaran meningkat dari asumsi awal Rp296 triliun
sesuai proyeksi defisit anggaran awal pelaksanaan APBN 2019.
Alhasil, pembiayaan anggaran sudah 126,1 persen dari target atau tumbuh
15,6 persen dari tahun sebelumnya. Khusus untuk pembiayaan dari utang sudah
mencapai Rp384,5 triliun atau 107 persen dari target awal Rp359,3 triliun.
Terpisah, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia,
Piter Abdullah mengatakan, penurunan penerimaan APBN lantaran pemerintah banyak
memberikan insentif.
“Penerimaan pajak turun karena banyaknya insentif yang diberikan, seperti
tax holiday, tax allowance, super deductible tax sampai kemudahan restitusi
PPn. Di sisi lain harga komoditas turun, ekspor dan impor turun,†ujar Piter
kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (18/11). (din/fin/kpc)