Dukung Penuh Asta Cita, Menteri Hukum Lantik 11 Pimpinan Baru

PROKALTENG.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi melantik 11 pimpinan eselon I baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jumat (15/11/2024), di Graha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham diberikan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Asta Cita poin ketujuh. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil, yang menjadi prioritas utama dalam tugas para pejabat baru yang dilantik.

“Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, yang harus dilakukan dengan transparan dan adil,” ujar Supratman. Ia juga mengingatkan kepada para pejabat baru bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang bersifat sementara. “Mari kita berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, karena kekuasaan itu akan kita tinggalkan,” tegasnya.

Menteri Hukum juga mengingatkan lima poin penting yang harus dipedomani oleh para pimpinan baru Kemenkumham: menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar kementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024, beberapa pejabat baru yang dilantik antara lain Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Ir. Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tak hanya itu, sejumlah pejabat baru juga mengisi posisi strategis lainnya, seperti Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada posisi Staf Ahli, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa Kemenkumham Kalimantan Tengah siap mendukung arahan Menteri Hukum dalam menjaga integritas, mendorong reformasi birokrasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Dengan hadirnya pimpinan baru yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas, saya optimis Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat semakin berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkas Maju. (tim)

PROKALTENG.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi melantik 11 pimpinan eselon I baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jumat (15/11/2024), di Graha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham diberikan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Asta Cita poin ketujuh. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil, yang menjadi prioritas utama dalam tugas para pejabat baru yang dilantik.

“Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, yang harus dilakukan dengan transparan dan adil,” ujar Supratman. Ia juga mengingatkan kepada para pejabat baru bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang bersifat sementara. “Mari kita berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, karena kekuasaan itu akan kita tinggalkan,” tegasnya.

Menteri Hukum juga mengingatkan lima poin penting yang harus dipedomani oleh para pimpinan baru Kemenkumham: menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar kementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024, beberapa pejabat baru yang dilantik antara lain Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Ir. Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tak hanya itu, sejumlah pejabat baru juga mengisi posisi strategis lainnya, seperti Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada posisi Staf Ahli, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa Kemenkumham Kalimantan Tengah siap mendukung arahan Menteri Hukum dalam menjaga integritas, mendorong reformasi birokrasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Dengan hadirnya pimpinan baru yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas, saya optimis Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat semakin berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkas Maju. (tim)