25.6 C
Jakarta
Monday, November 25, 2024

Menko Polhukam Klaim Belum Ada Klaster Covid-19 Pilkada 2020

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada
klaster penularan Covid-19 terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Alhamdulillah belum ada kasus
bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru,” kata Mahfud MD saat
konferensi pers seusai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020, di Yogyakarta, Senin (14/12).

Mahfud mengaku mendapat berbagai
dorongan agar pilkada tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, di
antaranya potensi munculnya klaster penularan Covid-19. Bahkan, kata dia, ada
yang menghitung dengan menggunakan pemodelan matematis di kampus yang
menyebutkan akan ada 3,2 juta orang terpapar Covid-19 jika pilkada tetap
dilaksanakan.

“Ternyata sampai hari ini, bayangan
yang menakutkan 3,2 juta orang itu, per hari ini, per hari ini, yang terinfeksi
di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak sebanyak 617.830
orang,” kata dia.

Baca Juga :  Aktivis Antikorupsi Hingga Eks Pimpinan Akan Gelar Aksi di KPK

Menurut dia, apabila perkiraan
itu diproyeksi ke Januari 2021 atau sampai 15 hari lagi dengan rata-rata yang
saat ini sekitar 5.000 orang per hari, jumlahnya tidak akan sampai 3,2 juta
orang. “Kalau rata-rata sehari 7.000 saja, sekarang rata-rata sehari sudah
5.000 sekian. Itu baru kira-kira, maka jumlahnya 800.000,” kata dia.

Meski demikian, Mahfud berterima
kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan peringatan mengenai potensi
risiko penularan Covid-19 sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara. Dengan
peringatan itu, pemerintah berupaya mengatur protokol kesehatan secara ketat di
setiap tahapan pilkada.

Pada sisi lain, Mahfud bersyukur
partisipasi masyarakat justru meningkat pada tahapan pemungutan suara Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. “Alhamdulillah,
dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen,
dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak 55 persen,
sekarang naik menjadi 75,83 persen,” kata dia.

Baca Juga :  Tarif Umrah Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Tingkat partisipasi itu, menurut
dia, bahkan jauh lebih tinggi dari partisipasi pemilu yang tertinggi di Amerika
Serikat yang mencapai 69 persen. “Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen.
Hampir 7 persen naiknya,” kata Mahfud.

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada
klaster penularan Covid-19 terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Alhamdulillah belum ada kasus
bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru,” kata Mahfud MD saat
konferensi pers seusai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020, di Yogyakarta, Senin (14/12).

Mahfud mengaku mendapat berbagai
dorongan agar pilkada tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, di
antaranya potensi munculnya klaster penularan Covid-19. Bahkan, kata dia, ada
yang menghitung dengan menggunakan pemodelan matematis di kampus yang
menyebutkan akan ada 3,2 juta orang terpapar Covid-19 jika pilkada tetap
dilaksanakan.

“Ternyata sampai hari ini, bayangan
yang menakutkan 3,2 juta orang itu, per hari ini, per hari ini, yang terinfeksi
di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak sebanyak 617.830
orang,” kata dia.

Baca Juga :  Aktivis Antikorupsi Hingga Eks Pimpinan Akan Gelar Aksi di KPK

Menurut dia, apabila perkiraan
itu diproyeksi ke Januari 2021 atau sampai 15 hari lagi dengan rata-rata yang
saat ini sekitar 5.000 orang per hari, jumlahnya tidak akan sampai 3,2 juta
orang. “Kalau rata-rata sehari 7.000 saja, sekarang rata-rata sehari sudah
5.000 sekian. Itu baru kira-kira, maka jumlahnya 800.000,” kata dia.

Meski demikian, Mahfud berterima
kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan peringatan mengenai potensi
risiko penularan Covid-19 sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara. Dengan
peringatan itu, pemerintah berupaya mengatur protokol kesehatan secara ketat di
setiap tahapan pilkada.

Pada sisi lain, Mahfud bersyukur
partisipasi masyarakat justru meningkat pada tahapan pemungutan suara Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. “Alhamdulillah,
dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen,
dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak 55 persen,
sekarang naik menjadi 75,83 persen,” kata dia.

Baca Juga :  Tarif Umrah Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Tingkat partisipasi itu, menurut
dia, bahkan jauh lebih tinggi dari partisipasi pemilu yang tertinggi di Amerika
Serikat yang mencapai 69 persen. “Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen.
Hampir 7 persen naiknya,” kata Mahfud.

Terpopuler

Artikel Terbaru