KALTENGPOS.CO – Sosialisasi akan protokol kesehatan guna menghalau
penyebaran Covid-19 terus dilakukan pemerintah. Namun tak sedikit masyarakat
yang masih enggan atau belum mematuhinya. Salah satu sebabnya adalah karena
adanya anggapan Covid-19 sebagai konspirasi.
Hal ini diungkapkan Kepala Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. “Masih ada sejumlah pihak
yang menganggap ini adalah konspirasi. Covid ini rekayasa. Covid ini adalah
konspirasi,†Doni di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7).
Untuk itu, sosialisasi perlu
dilakukan smeua pihak. Terutama tokoh masyarakat. Doni menuturkan, pelibatan
tokoh masyarakat perlu dilakukan agar seluruh program dapat tersosialisasi dan
dipahami dengan baik.
“Untuk menekan kasus penambahan
positif itu yang dipilih adalah sosialisasi yang efektif, yang masif melibatkan
seluruh komponen dengan kearifan lokal,†ungkapnya.
Kepala BNPB ini menyebut, korban
jiwa akibat Covid-19 di Indonesia lebih dari 3.500 orang. Teranyar, angka
kematian positif Covid-19 berdasarkan data BNPB pada Minggu (12/7) tercatat
sudah menewaskan 3.606 jiwa.
“Bahkan di dunia sudah melampaui
angka 550.000 jiwa. Jadi ini nyata, ini fakta. Oleh karenanya semua pihak harus
betul-betul memahami ini. Menyampaikan pesan-pesan bahwa covid ini ibaratnya,
mohon maaf, ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan.
Siapa saja yang rentan? Adalah lansia. Yang rata-rata adalah usia di atas 60
tahun-70 tahun,†cetus Doni.
Senada dengan Doni, Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menyampaikan, perlu edukasi yang lebih intensif dengan menggunakan bahasa dan
simbol-simbol lokal. Hal ini sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi.
“Agar mudah ditangkap dan
dipahami masyarakat karena itu keterlibatan para ilmuwan terutama ilmuwan
sosial seperti antropolog dan sosiolog dan pakar kependudukan juga perguruan
tinggi harus terlibat, termasuk pemuka agama agar sosialisasi pesan-pesan
tentang penanggulangan Covid-19 betul-betul bisa diterima,†ucap Muhadjir.
Terkait dengan rendahnya
kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan Presiden
Jokowi, lanjut Muhadjir, memberi arahan akan mempertegas sanksi bagi mereka
yang melanggar protokol kesehatan.
“Sedangkan bagaimana ‘legal
standingnya’ masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait,â€
pungkasnya.