PROKALTENG.CO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin (12/1). Kunjungan ini menjadi momen perdana Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat Presiden Ke-8 Republik Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan ibu kota baru.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengatakan kunjungan ke IKN merupakan agenda terakhir Prabowo dalam rangkaian lawatan kerjanya di Kalimantan. Sebelumnya, Presiden lebih dulu meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah dari Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta dijadwalkan meresmikan kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Mohon doa restu, selanjutnya dari Balikpapan akan nengok ke IKN,” ujar Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di sela kegiatan di Banjarbaru, Senin.
Kunjungan hari ini menjadi yang pertama bagi Prabowo ke IKN sebagai kepala negara. Sebelumnya, Prabowo terakhir kali berada di IKN pada 13 September 2024, saat masih menjabat Menteri Pertahanan dan telah ditetapkan sebagai presiden terpilih di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Saat itu, Prabowo bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Garuda, IKN. Sidang tersebut menjadi rapat kabinet paripurna terakhir Jokowi, sekaligus momentum arahan transisi pemerintahan dan penyampaian laporan akhir para menteri koordinator.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN ditargetkan berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pemerintah memproyeksikan aktivitas pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai berjalan di IKN dalam dua tahun ke depan.
Saat ini, pembangunan gedung-gedung perkantoran terus berjalan. Badan Otorita IKN telah meneken kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare, mencakup Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, museum, serta perkantoran, dengan total anggaran Rp 8,5 triliun.
Sementara itu, kompleks yudikatif direncanakan berdiri di atas lahan 15 hektare, meliputi gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. (jpg)
