27.3 C
Jakarta
Thursday, April 17, 2025

Bertemu Tokoh Papua, Jokowi Bakal Bangun Istana dan Mekarkan Provinsi

Presiden Joko Widodo
berdialog dengan perwakilan tokoh Papua kemarin siang (10/9). Dalam pertemuan
yang digelar di Istana Negara, Jakarta, tersebut, perwakilan Papua yang terdiri
atas tokoh politik, agama, adat, dan mahasiswa menyampaikan sembilan permintaan
kepada presiden.

Permintaan tersebut
disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo. Sembilan permintaan itu
adalah, membentuk lima provinsi di Papua dan Papua Barat, membentuk badan
nasional untuk urusan tanah Papua, menempatkan warga Papua di eselon satu dan
dua di kementerian dan lembaga, membangun asrama nusantara di seluruh kota
studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.

Lalu, merevisi UU Otsus
dalam Prolegnas 2020, menerbitkan inpres pengangkatan honorer di tanah Papua,
mempercepat pembangunan Palapa Ring Timur, mengesahkan lembaga adat perempuan
dan anak Papua, dan membangun istana kepresidenan di Kota Jayapura.

Abisai menuturkan,
permintaan itu diajukan untuk memperbaiki situasi Papua. Baik dalam hal
kesejahteraan maupun keamanan. Pemekaran wilayah, misalnya, diperlukan untuk
memperpendek jarak pelayanan publik. Saat ini, untuk sampai di ibu kota
provinsi, jaraknya sangat jauh. Dengan memperpendek jarak, pelayanan dan
kesejahteraan diharapkan bisa meningkat.

Pembangunan istana
kepresidenan di Papua, lanjut dia, diperlukan dengan harapan presiden bisa
sesekali berkantor di Papua. Dengan demikian, presiden bisa merasakan situasi
Papua lebih dekat. ’’Beliau bisa melihat Papua secara utuh,’’ tuturnya. Abisai
juga menyampaikan keinginan agar pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi
juga sumber daya manusia (SDM). Sebab, Papua kaya sumber daya alam, tapi
manusianya belum mampu mengimbanginya. Akibatnya, tidak banyak warga Papua yang
mendapat manfaat.

Baca Juga :  Khawatir Rusuh, Majelis Adat Betawi Menolak Ada Aksi Massa di MK

Sementara itu, Jokowi
menanggapi positif usulan yang disampaikan para tokoh Papua. Untuk usulan
pembangunan Asrama Nusantara, Palapa Ring, dan lembaga adat, presiden memberi
persetujuan tanpa syarat. Permintaan keterwakilan putra-putri asli Papua di
BUMN hingga pejabat eselon juga akan diakomodasi. Bahkan, untuk posisi BUMN,
mantan wali kota Solo itu sudah memberikan kuotanya. ’’Siang ini (kemarin, Red)
saya sampaikan seribu dulu. Mungkin untuk PNS nanti, termasuk eselon I, II,
III,’’ ujarnya.

Lalu, untuk pemekaran
wilayah provinsi, Jokowi memberikan lampu hijau meskipun menunggu kajian lebih
lanjut. Namun, di antara lima provinsi baru yang diajukan, mungkin nanti hanya
setengahnya. ’’Tapi, tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak dua, tiga,’’
tuturnya.

Soal pembangunan
istana kepresidenan di Papua, Jokowi siap merealisasikan jika tanahnya sudah
klir. Jika tak ada hambatan, pembangunan dimulai tahun depan. Lantas, bagaimana
dengan pembentukan Badan Nasional untuk Urusan Papua? Presiden mengatakan perlu
melakukan kajian lebih dahulu. ’’Coba kita jajaki apakah memungkinkan atau
tidak, saya jawab setelah kajian,’’ katanya.

Baca Juga :  Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Istana Negara Hanya Akan Diha

TNI Siap Antar Mahasiswa Papua Balik ke Kampus

Sementara itu,
banyaknya mahasiswa Papua yang pulang kampung direspons pemerintah. Berdasar
hitungan pemerintah, ada 835 mahasiswa yang pulang kampung pasca kerusuhan.
Mereka meninggalkan studi yang tengah dilakoni. Sesuai arahan Menko Polhukam
Wiranto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ratusan mahasiswa
tersebut akan diantar kembali ke daerah tempat mereka belajar. Untuk
memudahkan, TNI menyiapkan dua pesawat Hercules C-130. ”Kami sudah mendapat
informasi, disiapkan (pesawat) Hercules tadi malam (Senin),” ungkap Kapendam
XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto kemarin.

Untuk memastikan
berapa banyak mahasiswa yang ingin kembali ke daerah tempat mereka belajar,
pihaknya perlu mendata lebih dulu. Menurut dia, belum tentu di antara 835
mahasiswa yang pulang kampung itu, semuanya bersedia diangkut dengan pesawat
TNI. ”Yang datang berapa, yang kembali berapa. Nanti kan didata dulu,” kata
Eko. Proses tersebut bakal dilaksanakan bersama Pemda Papua.

Tidak hanya itu,
instansinya juga perlu mencari solusi untuk mahasiswa yang sudah telanjur kembali
ke daerah asal di luar Jayapura. Misalnya, Jayawijaya dan Wamena. ”Bagaimana
nanti prosedurnya, kami belum tahu,” ungkap Eko. (jpg)

 

Presiden Joko Widodo
berdialog dengan perwakilan tokoh Papua kemarin siang (10/9). Dalam pertemuan
yang digelar di Istana Negara, Jakarta, tersebut, perwakilan Papua yang terdiri
atas tokoh politik, agama, adat, dan mahasiswa menyampaikan sembilan permintaan
kepada presiden.

Permintaan tersebut
disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo. Sembilan permintaan itu
adalah, membentuk lima provinsi di Papua dan Papua Barat, membentuk badan
nasional untuk urusan tanah Papua, menempatkan warga Papua di eselon satu dan
dua di kementerian dan lembaga, membangun asrama nusantara di seluruh kota
studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.

Lalu, merevisi UU Otsus
dalam Prolegnas 2020, menerbitkan inpres pengangkatan honorer di tanah Papua,
mempercepat pembangunan Palapa Ring Timur, mengesahkan lembaga adat perempuan
dan anak Papua, dan membangun istana kepresidenan di Kota Jayapura.

Abisai menuturkan,
permintaan itu diajukan untuk memperbaiki situasi Papua. Baik dalam hal
kesejahteraan maupun keamanan. Pemekaran wilayah, misalnya, diperlukan untuk
memperpendek jarak pelayanan publik. Saat ini, untuk sampai di ibu kota
provinsi, jaraknya sangat jauh. Dengan memperpendek jarak, pelayanan dan
kesejahteraan diharapkan bisa meningkat.

Pembangunan istana
kepresidenan di Papua, lanjut dia, diperlukan dengan harapan presiden bisa
sesekali berkantor di Papua. Dengan demikian, presiden bisa merasakan situasi
Papua lebih dekat. ’’Beliau bisa melihat Papua secara utuh,’’ tuturnya. Abisai
juga menyampaikan keinginan agar pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi
juga sumber daya manusia (SDM). Sebab, Papua kaya sumber daya alam, tapi
manusianya belum mampu mengimbanginya. Akibatnya, tidak banyak warga Papua yang
mendapat manfaat.

Baca Juga :  Khawatir Rusuh, Majelis Adat Betawi Menolak Ada Aksi Massa di MK

Sementara itu, Jokowi
menanggapi positif usulan yang disampaikan para tokoh Papua. Untuk usulan
pembangunan Asrama Nusantara, Palapa Ring, dan lembaga adat, presiden memberi
persetujuan tanpa syarat. Permintaan keterwakilan putra-putri asli Papua di
BUMN hingga pejabat eselon juga akan diakomodasi. Bahkan, untuk posisi BUMN,
mantan wali kota Solo itu sudah memberikan kuotanya. ’’Siang ini (kemarin, Red)
saya sampaikan seribu dulu. Mungkin untuk PNS nanti, termasuk eselon I, II,
III,’’ ujarnya.

Lalu, untuk pemekaran
wilayah provinsi, Jokowi memberikan lampu hijau meskipun menunggu kajian lebih
lanjut. Namun, di antara lima provinsi baru yang diajukan, mungkin nanti hanya
setengahnya. ’’Tapi, tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak dua, tiga,’’
tuturnya.

Soal pembangunan
istana kepresidenan di Papua, Jokowi siap merealisasikan jika tanahnya sudah
klir. Jika tak ada hambatan, pembangunan dimulai tahun depan. Lantas, bagaimana
dengan pembentukan Badan Nasional untuk Urusan Papua? Presiden mengatakan perlu
melakukan kajian lebih dahulu. ’’Coba kita jajaki apakah memungkinkan atau
tidak, saya jawab setelah kajian,’’ katanya.

Baca Juga :  Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Istana Negara Hanya Akan Diha

TNI Siap Antar Mahasiswa Papua Balik ke Kampus

Sementara itu,
banyaknya mahasiswa Papua yang pulang kampung direspons pemerintah. Berdasar
hitungan pemerintah, ada 835 mahasiswa yang pulang kampung pasca kerusuhan.
Mereka meninggalkan studi yang tengah dilakoni. Sesuai arahan Menko Polhukam
Wiranto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ratusan mahasiswa
tersebut akan diantar kembali ke daerah tempat mereka belajar. Untuk
memudahkan, TNI menyiapkan dua pesawat Hercules C-130. ”Kami sudah mendapat
informasi, disiapkan (pesawat) Hercules tadi malam (Senin),” ungkap Kapendam
XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto kemarin.

Untuk memastikan
berapa banyak mahasiswa yang ingin kembali ke daerah tempat mereka belajar,
pihaknya perlu mendata lebih dulu. Menurut dia, belum tentu di antara 835
mahasiswa yang pulang kampung itu, semuanya bersedia diangkut dengan pesawat
TNI. ”Yang datang berapa, yang kembali berapa. Nanti kan didata dulu,” kata
Eko. Proses tersebut bakal dilaksanakan bersama Pemda Papua.

Tidak hanya itu,
instansinya juga perlu mencari solusi untuk mahasiswa yang sudah telanjur kembali
ke daerah asal di luar Jayapura. Misalnya, Jayawijaya dan Wamena. ”Bagaimana
nanti prosedurnya, kami belum tahu,” ungkap Eko. (jpg)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru