Respons Fadli Zon Soal Kunjungan Jokowi ke Natuna

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) berkunjung ke wilayah Kepulauan Natuna. Hal ini karena Tiongkok
mengklaim Natuna bukan bagian dari wilayah Indonesia. Kunjungan itu menegaskan
bahwa Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra, Fadli Zon berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna memberikan
dampak yang signifikan terhadap Natuna yang saat ini disengketakan dengan
Tiongkok. “Kunjungan seorang presiden ke wilayah yang dianggap merupakan
wilayah yang disengketakan harusnya mempunyai dampak luas yang besar dan
harusnya berwibawa,” ujar Fadli kepada wartawan, Kamis (9/1).

Fadli juga berharap
kunjungan Presiden Jokowi itu memberikan dampak supaya kapal-kapal milik
Tiongkok menjadi takut masuk ke teritori Indonesia. Sehingga memberikan dampak
luas. “Ya, saya kira mestinya sih kita harapkan begitu (mempunyai efek ke
Tiongkok). Jadi ‎kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan,” katanya.

Dengan kunjungan
Presiden Jokowi ke Natuna, Fadli mengatakan semakin membuktikan wilayah
tersebut mulik Indonesia. Bukan milik Tiongkok yang selama ini diklaimnya.
“Saya, kira sudah jelas ya posisinya, bahwa wilayah itu merupakan hak kita,”
tegasnya.

Selain itu Fadli juga
mengusulkan supaya ada penggunaan drone untuk memantau perairan Natuna. Seperti
yang dilakukan oleh Turki dengan mengoperasikan drone untuk melakukan
pemantauan. “Memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih
memungkinkan bahkan bisa diperlengkapi,” ungkapnya.

Sekadar informasi,
Presiden Jokowi ‎berkunjung ke Natuna. Dalam kunjungannya tersebut ‎Presiden
Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengatakan, kepulauan tersebut
beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

“Di Natuna ini ada
penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan
Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu
sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden dalam keterangan
tertulis, Rabu (8/1).

Oleh karena itu,
Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan
Indonesia terhadap wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait
dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini,
Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial
Indonesia.

“Tapi kita juga harus
tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak.
Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI,
tidak ada,” kata Presiden.(jpc)

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) berkunjung ke wilayah Kepulauan Natuna. Hal ini karena Tiongkok
mengklaim Natuna bukan bagian dari wilayah Indonesia. Kunjungan itu menegaskan
bahwa Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra, Fadli Zon berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna memberikan
dampak yang signifikan terhadap Natuna yang saat ini disengketakan dengan
Tiongkok. “Kunjungan seorang presiden ke wilayah yang dianggap merupakan
wilayah yang disengketakan harusnya mempunyai dampak luas yang besar dan
harusnya berwibawa,” ujar Fadli kepada wartawan, Kamis (9/1).

Fadli juga berharap
kunjungan Presiden Jokowi itu memberikan dampak supaya kapal-kapal milik
Tiongkok menjadi takut masuk ke teritori Indonesia. Sehingga memberikan dampak
luas. “Ya, saya kira mestinya sih kita harapkan begitu (mempunyai efek ke
Tiongkok). Jadi ‎kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan,” katanya.

Dengan kunjungan
Presiden Jokowi ke Natuna, Fadli mengatakan semakin membuktikan wilayah
tersebut mulik Indonesia. Bukan milik Tiongkok yang selama ini diklaimnya.
“Saya, kira sudah jelas ya posisinya, bahwa wilayah itu merupakan hak kita,”
tegasnya.

Selain itu Fadli juga
mengusulkan supaya ada penggunaan drone untuk memantau perairan Natuna. Seperti
yang dilakukan oleh Turki dengan mengoperasikan drone untuk melakukan
pemantauan. “Memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih
memungkinkan bahkan bisa diperlengkapi,” ungkapnya.

Sekadar informasi,
Presiden Jokowi ‎berkunjung ke Natuna. Dalam kunjungannya tersebut ‎Presiden
Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengatakan, kepulauan tersebut
beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

“Di Natuna ini ada
penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan
Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu
sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden dalam keterangan
tertulis, Rabu (8/1).

Oleh karena itu,
Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan
Indonesia terhadap wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait
dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini,
Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial
Indonesia.

“Tapi kita juga harus
tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak.
Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI,
tidak ada,” kata Presiden.(jpc)