Pemerintah memastikan akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) tersebut direncanakan mulai memasuki tahap pendaftaran pada November ini.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
“Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini akan sudah dilakukan proses pendaftaran,” kata Prasetyo.
Di menjelaskan, pembukaan seleksi CPNS diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan keseimbangan jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu pertimbangannya adalah adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan pengisian formasi agar kebutuhan sumber daya manusia di berbagai instansi tetap terpenuhi.
Selain menggantikan pegawai yang memasuki masa purnatugas, rekrutmen CPNS juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Menurut Prasetyo, sejumlah agenda strategis membutuhkan dukungan aparatur yang memadai agar implementasinya berjalan optimal.
“Karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawalan,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo turut mengumumkan kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kebijakan peningkatan status tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik seperti guru dan dosen.
Pemerintah juga memasukkan sejumlah profesi lain yang selama ini memberikan pelayanan publik, mulai dari tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran hingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam daftar kenaikan status.
“Memutuskan PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada Saudara-Saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar,” ujar Prasetyo.
“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan atau tenaga pelaksanaan lain,” tambahnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang bagi pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS.
Dengan demikian, mereka tetap memiliki kesempatan untuk beralih status menjadi PNS melalui mekanisme seleksi yang disiapkan pemerintah.
Prasetyo menyebut, salah satu aspek yang tengah menjadi perhatian adalah persyaratan batas usia dalam seleksi CPNS.
Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian ketentuan khusus bagi PPPK Penuh Waktu pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan tenaga dengan pengalaman dan keahlian khusus.
“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap.
Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai waktu mulai pelaksanaan kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan dua langkah sekaligus dalam penataan ASN, yakni membuka penerimaan CPNS baru dan meningkatkan status pegawai PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu.(jpc)
