Mendes Identifikasi Desa Tak Berpenghuni

Tengara adanya penyaluran dana desa yang tidak tepat sasaran
lewat ”desa hantu” mengemuka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap
penyelewengan dengan modus menyalurkan dana ke desa baru yang tak berpenghuni.

Sejak dana desa digelontorkan, banyak desa baru yang
bermunculan. Namun, setelah dicek, papar Sri Mulyani, desa tersebut tidak
berpenghuni.

”Kami mendengar beberapa masukan. Karena adanya transfer yang
ajeg dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada
penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa, Red),” ungkapnya dalam
forum rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta Senin petang (4/11).

Menkeu memang belum memerinci jumlah, lokasi, maupun nama desa
fiktif tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah
memantau dugaan desa fiktif tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, pihaknya sudah
menyelidiki kasus dugaan desa fiktif penerima dana desa yang sedang ramai
diperbincangkan. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah bekerja sama dengan
aparat penegak hukum (APH) setempat untuk memastikan penanganannya berjalan
sesuai prosedur. ”Korwil (koordinator wilayah) KPK sudah bekerja sama dengan
APH setempat untuk memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus,” terang
dia kemarin (5/11).

Laode belum bisa menyampaikan secara teknis kronologi dugaan
desa fiktif di Konawe, Sultra, tersebut. ”Kami memastikan kasusnya sampai
berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan menyelidiki mekanisme
pembentukan desa. Juga mengidentifikasi jumlah, lokasi, serta susunan
pengurusnya. Sebagai informasi, hingga tahun ini, total dana yang sudah
disalurkan ke desa mencapai Rp 257 triliun.

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar angkat bicara soal adanya
”desa hantu” itu. Dia mengklaim bahwa tidak ada dana desa yang mengucur ke desa
fiktif alias tak berpenghuni.

Menurut Halim, ada beragam karakter desa di Indonesia. Dari
hasil penelaahannya, ada desa yang memang sepi penduduk pada siang hari. Bahkan
seperti tak berpenghuni. Namun, struktur pemerintahannya jelas tercatat.

Hal itu disebabkan para penduduknya bekerja di hutan. Mereka
pergi ketika siang dan kembali saat malam. ”Locus desa itu ada di sekitar
hutan. Sehingga ketika disurvei, nggak ada penduduknya,” terang Halim saat
ditemui di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, kemarin.

Dari laporan yang disampaikan pendamping desa, ada sekitar 15
desa yang memiliki karakter seperti itu. Mayoritas berada di luar Jawa. Menurut
Halim, karakter seperti itulah yang disebut desa yang tidak ada.

Namun, ada pula desa yang memang sudah tak berpenduduk. Halim
mencontohkan lima desa di Jawa Timur. Penduduk di lima desa tersebut harus
eksodus karena terdampak luapan lumpur Lapindo. ”Bukan hantu dalam arti ada
dana ke sana, tapi desanya nggak ada. Tidak ada dana desa yang mengalir,”
tegasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan,
pengelolaan dana desa tidak hanya berada di kementerian yang dipimpinnya.
Banyak pihak yang terlibat. Ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah (pemda). Semua memiliki porsi
masing-masing.

”Normatifnya, yang keluarkan ID desa dari Kemendagri. Laporan
dari provinsi dan kabupaten. Kemendes tinggal jalanin saja. Dana kan dari
Kemenkeu, makanya mereka tahu,” paparnya.

Meski begitu, Halim berjanji mengkaji lebih dalam spekulasi
tentang desa-desa ”hantu” versi Menkeu. Pihaknya telah menginstruksi pendamping
desa terus meng-update data di lapangan. ”Karena ranah kami di situ. Kemendes
lebih pada memantau verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa,”
ungkapnya. Data tersebut, imbuh dia, akan langsung diteruskan ke Kemenkeu dan
Kemendagri.

Namun, lanjut Halim, masalah verifikasi juga harus dimaklumi. Pasalnya,
dengan 74 ribu desa di Indonesia, pendamping desa saat ini baru menyentuh
separonya. Hanya 37 ribu. Belum bisa meng-cover seluruh desa di
tanah air. ”Kalau memungkinkan, kita minta tambahan. Kalau memungkinkan 1:1
lebih, jadi mudah lagi perencanaan dan pemantauannya,” tutur dia.(jpc)

Tengara adanya penyaluran dana desa yang tidak tepat sasaran
lewat ”desa hantu” mengemuka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap
penyelewengan dengan modus menyalurkan dana ke desa baru yang tak berpenghuni.

Sejak dana desa digelontorkan, banyak desa baru yang
bermunculan. Namun, setelah dicek, papar Sri Mulyani, desa tersebut tidak
berpenghuni.

”Kami mendengar beberapa masukan. Karena adanya transfer yang
ajeg dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada
penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa, Red),” ungkapnya dalam
forum rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta Senin petang (4/11).

Menkeu memang belum memerinci jumlah, lokasi, maupun nama desa
fiktif tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah
memantau dugaan desa fiktif tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, pihaknya sudah
menyelidiki kasus dugaan desa fiktif penerima dana desa yang sedang ramai
diperbincangkan. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah bekerja sama dengan
aparat penegak hukum (APH) setempat untuk memastikan penanganannya berjalan
sesuai prosedur. ”Korwil (koordinator wilayah) KPK sudah bekerja sama dengan
APH setempat untuk memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus,” terang
dia kemarin (5/11).

Laode belum bisa menyampaikan secara teknis kronologi dugaan
desa fiktif di Konawe, Sultra, tersebut. ”Kami memastikan kasusnya sampai
berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan menyelidiki mekanisme
pembentukan desa. Juga mengidentifikasi jumlah, lokasi, serta susunan
pengurusnya. Sebagai informasi, hingga tahun ini, total dana yang sudah
disalurkan ke desa mencapai Rp 257 triliun.

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar angkat bicara soal adanya
”desa hantu” itu. Dia mengklaim bahwa tidak ada dana desa yang mengucur ke desa
fiktif alias tak berpenghuni.

Menurut Halim, ada beragam karakter desa di Indonesia. Dari
hasil penelaahannya, ada desa yang memang sepi penduduk pada siang hari. Bahkan
seperti tak berpenghuni. Namun, struktur pemerintahannya jelas tercatat.

Hal itu disebabkan para penduduknya bekerja di hutan. Mereka
pergi ketika siang dan kembali saat malam. ”Locus desa itu ada di sekitar
hutan. Sehingga ketika disurvei, nggak ada penduduknya,” terang Halim saat
ditemui di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, kemarin.

Dari laporan yang disampaikan pendamping desa, ada sekitar 15
desa yang memiliki karakter seperti itu. Mayoritas berada di luar Jawa. Menurut
Halim, karakter seperti itulah yang disebut desa yang tidak ada.

Namun, ada pula desa yang memang sudah tak berpenduduk. Halim
mencontohkan lima desa di Jawa Timur. Penduduk di lima desa tersebut harus
eksodus karena terdampak luapan lumpur Lapindo. ”Bukan hantu dalam arti ada
dana ke sana, tapi desanya nggak ada. Tidak ada dana desa yang mengalir,”
tegasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan,
pengelolaan dana desa tidak hanya berada di kementerian yang dipimpinnya.
Banyak pihak yang terlibat. Ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah (pemda). Semua memiliki porsi
masing-masing.

”Normatifnya, yang keluarkan ID desa dari Kemendagri. Laporan
dari provinsi dan kabupaten. Kemendes tinggal jalanin saja. Dana kan dari
Kemenkeu, makanya mereka tahu,” paparnya.

Meski begitu, Halim berjanji mengkaji lebih dalam spekulasi
tentang desa-desa ”hantu” versi Menkeu. Pihaknya telah menginstruksi pendamping
desa terus meng-update data di lapangan. ”Karena ranah kami di situ. Kemendes
lebih pada memantau verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa,”
ungkapnya. Data tersebut, imbuh dia, akan langsung diteruskan ke Kemenkeu dan
Kemendagri.

Namun, lanjut Halim, masalah verifikasi juga harus dimaklumi. Pasalnya,
dengan 74 ribu desa di Indonesia, pendamping desa saat ini baru menyentuh
separonya. Hanya 37 ribu. Belum bisa meng-cover seluruh desa di
tanah air. ”Kalau memungkinkan, kita minta tambahan. Kalau memungkinkan 1:1
lebih, jadi mudah lagi perencanaan dan pemantauannya,” tutur dia.(jpc)