JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan meluncurkan program SMK-D2
Fast Track. Lewat program ini, lulusan SMK tertentu bisa sekaligus mendapatkan
ijazah Diploma 2 (D2).
Plt Dirjen Pendidikan Vokasi,
Kemendikbud, Patdono Suwigjno menjelaskan, tujuan dari program ini untuk
meningkatkan minat siswa SMK melanjutkan ke pendidikan vokasi. Sebab, minat
siswa melanjutkan studi vokasi masih rendah hanya 8 persen.
“Itu pun kalau kita lihat lulusan
SMK/SMA kalau masuk perguruan tinggi masuk universitas dulu, kalau tidak
diterima baru masuk Politeknik,†kata Patdono, Selasa (5/5).
Patdono menambahkan, program ini
juga akan dikemas semenarik mungkin. Misalnya, dengan membuka kesempatan
pendidikan vokasi di luar negeri. Menurutnya, program pendidikan vokasi itu
menjadi pilihan utama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
“Pendidikan vokasi akan kami
kemas dengan menarik, seperti adanya kesempatan ke Jerman, Swiss dan Belanda. â€
ujarnya.
Direktur SMK Kemendikbud Bakrun
menambahkan, untuk bisa mengikuti program ini, SMK harus memiliki kerja sama
dengan Politeknik.
“Harus ada kerja sama antara
industri, SMK dan Politeknik. Sebab, hanya Politeknik yang bisa menerbitkan
ijazah Diploma,†terangnya.
Bakrun menjelaskan, siswa yang
mengikuti program ini bakal menempuh sekolah selama empat tahun. Selama 2,5
tahun belajar di sekolah, satu tahun magang di industri, dan satu semester
melakukan pembelajaran dengan program Problem Based Learning.
“Setelah empat tahun dia akan
mendapatkan ijazah SMK, sertifikat kompetensi, dan ijazah Diploma dua,â€
uajarnya.
Nantinya, kata Bakrun, seluruh
lembaga pendidikan vokasi juga diwajibkan bermitra dengan industri. Kemitraan
bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan dosen, pembentukan kurikulum,
akreditasi, program magang, pembagian sumber daya hingga penyerapan lulusan.
“Nanti kita lihat ada beberapa
yang dikembangkan, beberapa program keahlian yang jadi prioritas. Paling tidak
ada empat, yaitu mesin, konstruksi, hospitality dan ekonomi kreatif,†tuturnya.
Namun, kendala dari program
tersebut saat ini yakni, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Guru SMK Negeri
mengalami kekurangan sebanyak 90.072. Padahal, jumlah kebutuhan di SMK Negeri
mencapai 172.357 guru.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) per akhir 2018, jumlah guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SMK Negeri hanya 82.285 guru.
“Guru PNS hanya 82.285 orang ini
juga terdapat di sekolah swasta 6.278. Berarti kita ada kekurangan 90.072
guru,†kata Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud,
Supriano.
Menurut Supriano, jumlah tersebut
belum termasukguru yang pensiun di SMK Negeri sampai 2023 akan terus bertambah.
Pada 2020 saja, jumlah yang pensiun sudah mencapai 2.231 guru.
“Pensiun jalan terus, 2021, 2023
ini pensiun meningkat terus, seperti di 2020 di SMK 2.231 itu kita hitung
kekurangan sekarang saja 92.333 guru, 2021 nanti juga cukup banyak, jadi kalau
dilihat kita selalu kekurangan guru yang cukup besar,†tuturnya.
Supriano menuturkan, kebutuhan
guru di SMK ini dibagi menjadi dua, yakni guru umum dan kejuruan. Untuk guru
umum, jumlah idealnya 94.452 orang, sedangkan data saat ini jumlahnya baru
42.924 guru. Jadi untuk kekurangan guru umum sebanyak 51.528 orang.
“Kemudian kita juga membutuhkan
77.905 guru kejuruan, sedangkan kondisi real hanya39.361 guru dan ini terdapat
guru kejuruan PNS di swasta, tidak mungkin kita tarik semua. Kekurangan guru
kejuruan 38.544 orang,†pungkasnya.