Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, DPR: Lebih Baik untuk Beli Oksigen

PROKALTENG.CO-Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengkritik pengecatan Pesawat Kepresidenan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi pengecatan tersebut diduga memakan anggaran Rp 2 miliar.

“Sebenarnya ini hanya soal sence of crisis,” ujar Anwar saat dikonfirmasi, Kamis (5/8).

Legislator Partai Demokrat ini menuturkan padahal ada kebutuhan yang lebih penting untuk diprioritaskan kepada rakyat Indonesia. Ketimbang mengecat Pesawat Kepresidenan.

“Ada banyak hal yang urgen dibandingkan mengurusi cat pesawat presiden, sebaiknya pembantu presiden berfokus membantu presiden untuk benar-benar berperang menghadapi pandemi,” katanya.

Anwar memberikan contoh anggaran Pesawat Kepresidenan bisa dialihkan untuk kebutuhan tabung oksigen di dalam negeri. Pasalnya saat pandemi Covid-19 tabung oksigen menjadi sulit dicari.

“Alokasi cat presiden lebih elegan diarahkan bagi kebutuhan tabung oksigen bagi rakyat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan telah dicat ulang yang sebelumnya berwarta biru dan putih. Kini diubah menjadi warna merah dan putih.

Heru menjelaskan, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah diwacanakan pada 2019 silam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 2020.

Heru membantah bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. Sebab kata dia, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah direncanakan 2019 silam. Terlebih sudah dialokasikan dalam APBN.

Oleh sebab itu, Heru berujar bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut tidak mengganggu anggaran pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Sekadar informasi, pada 2012 silam Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membeli pesawat kepresidenan. SBY beralasan, pembelian pesawat kepresidenan adalah bentuk efisiensi anggaran jangka panjang. Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, pemerintah juga kerepotan karena ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal ketimbang memakai pesawat sendiri.

PROKALTENG.CO-Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengkritik pengecatan Pesawat Kepresidenan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi pengecatan tersebut diduga memakan anggaran Rp 2 miliar.

“Sebenarnya ini hanya soal sence of crisis,” ujar Anwar saat dikonfirmasi, Kamis (5/8).

Legislator Partai Demokrat ini menuturkan padahal ada kebutuhan yang lebih penting untuk diprioritaskan kepada rakyat Indonesia. Ketimbang mengecat Pesawat Kepresidenan.

“Ada banyak hal yang urgen dibandingkan mengurusi cat pesawat presiden, sebaiknya pembantu presiden berfokus membantu presiden untuk benar-benar berperang menghadapi pandemi,” katanya.

Anwar memberikan contoh anggaran Pesawat Kepresidenan bisa dialihkan untuk kebutuhan tabung oksigen di dalam negeri. Pasalnya saat pandemi Covid-19 tabung oksigen menjadi sulit dicari.

“Alokasi cat presiden lebih elegan diarahkan bagi kebutuhan tabung oksigen bagi rakyat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan telah dicat ulang yang sebelumnya berwarta biru dan putih. Kini diubah menjadi warna merah dan putih.

Heru menjelaskan, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah diwacanakan pada 2019 silam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 2020.

Heru membantah bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. Sebab kata dia, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah direncanakan 2019 silam. Terlebih sudah dialokasikan dalam APBN.

Oleh sebab itu, Heru berujar bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut tidak mengganggu anggaran pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Sekadar informasi, pada 2012 silam Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membeli pesawat kepresidenan. SBY beralasan, pembelian pesawat kepresidenan adalah bentuk efisiensi anggaran jangka panjang. Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, pemerintah juga kerepotan karena ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal ketimbang memakai pesawat sendiri.