JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) berupa beras
senilai Rp 25 triliun terancam tak terserap. Sebab, pemerintah masih terkendala
masalah target penyaluran.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran
Negara Kemenkeu Kunta Nugraha dalam keterangannya menjelaskan, potensi bansos
senilai RP 25 triliun tak terserap karena pemerintah masih terkendala soal
penentuan target penerima. Untuk itu, pemerintah berencana merelokasi dana
bansos beras itu ke program yang lebih strategis.
“Pembahasan dan klarifikasi
disain bansos dengan Kemensos dan alokasi Rp25 T berpotensi tidak terserap
optimal. Karenanya perlu dirasionalisasi untuk realokasi pada program lain yang
lebih strategis,†ungkapnya, Jumat (3/7).
Dikatakan Kunta, banyak isu yang
berkembang di masyarakat terkait penyaluran bansos. Misalnya, masih terjadinya
penyaluran yang tidak tepat sasaran, kualitas sembako rendah, dan distribusi
tidak optimal.
Ada lagi, penyaluran bansos masih
tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan pemerintah daerah (pemda). “Data
yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah masih belum sinkron satu sama lain,â€
katanya.
Pemerintah telah menyiapkan dana
Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial sebagai bagian dari penanganan
pandemi virus corona. Mayoritas dana dialokasikan untuk bansos sembako sebesar
Rp43,6 triliun.
Kemudian, bansos untuk warga
Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos untuk warga non-Jabodetabek Rp32,4
triliun. Selain itu, ada program kartu prakerja senilai Rp20 triliun, diskon
listrik Rp6,9 triliun, bantuan pangan Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8
triliun. Untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun.
Disebutkan Kunta, realisasi dari
program perlindungan sosial sejauh ini hanya sebesar 34,06 persen. Menurutnya,
penyalurannya cukup baik karena pemerintah memiliki beberapa program yang sudah
eksisting sejak tahun lalu.
“Kalau sudah eksisting itu sudah
ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 jadi dia sudah jalan,
lebih mudah daripada program baru,†ucapnya.
Beberapa program yang telah
eksisting, antara lain kartu sembako dan PKH. Realisasi bantuan saat ini hampir
100 persen karena direncanakan sejak awal tahun.
Sementara itu, realisasi yang
lebih rendah terjadi pada beberapa program perlindungan sosial yang baru
dirilis saat pandemi COVID-19. Misal, kartu prakerja, bantuan pangan, dan
bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. “Yang agak perlu kita dorong adalah BLT
dana desa,†ujarnya.
Terpisah, Menteri Sosial Juliari
P Batubara mengatakan mulai Juli bansos berupa sembako bagi warga terdampak
COVID-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya hanya dibagikan sebulan sekali.
“Mekanismenya tetap sama hanya
penyalurannya sebulan sekali karena nilai bantuannya berkurang,†kata Juliari.
Dikatakannya, bansos gelombang
kedua dimulai Juli dengan nilai bantuan berkurang menjadi Rp300 ribu per
keluarga hingga Desember.
Sebelumnya bansos sembako bagi
warga terdampak COVID-19 senilai Rp600 ribu per keluarga per bulan disalurkan
sejak April hingga Juni dalam enam tahap yaitu dua kali sebulan.
Namun bansos sembako akan tetap
berlanjut hingga Desember bagi 1,3 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu warga
Bodetabek yang terdampak COVID-19. “Walau nilai bantuan berkurang, tapi
program-program lain juga sudah digerakkan, sekarang yang penting adalah
pemulihan ekonominya,†tambahnya.