PROKALTENG.CO – Polemik pengibaran bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece kian meluas, bukan hanya di jagat media sosial, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan. Di tengah semarak menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, simbol tengkorak bertopi jerami itu tampak berkibar berdampingan dengan Merah Putih di berbagai sudut kota.
Dari truk logistik hingga halaman rumah warga, bendera fiksi itu menjelma jadi bagian dari lanskap publik yang menyita perhatian.
Isu ini tak berhenti di ruang budaya. Ia kini menyentuh wilayah ketertiban umum dan keutuhan bangsa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengangkatnya ke level kekhawatiran nasional. Ia menilai fenomena tersebut bukan semata tren anak muda, melainkan bagian dari “gerakan sistematis” yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta belum lama ini.
Pernyataan itu muncul seiring mencuatnya berbagai unggahan di media sosial yang menampilkan bendera Straw Hat Pirates berkibar bersama bendera negara. Situasi ini menimbulkan respons keras dari sebagian pihak yang menilai bahwa kebebasan berekspresi tak seharusnya menyentuh simbol-simbol nasional.
Di sisi lain, media internasional ikut menyoroti. JawaPos.com mencatat sejumlah media asing, baik yang arus utama maupun komunitas pop culture, memberitakan fenomena pelarangan simbol One Piece di Indonesia. Beberapa bahkan menyebut pemerintah Indonesia tengah dilanda “kepanikan simbolik.”
Tren ini, yang awalnya berakar dari ekspresi fandom, perlahan ditarik menjadi tafsir politik. Di beberapa daerah, aparat dilaporkan mulai menyita bendera bajak laut yang dianggap “menyimpang.” Dalam sejumlah kasus, warga diminta menurunkannya secara paksa.
Namun tidak semua pihak menyetujui pendekatan represif tersebut. Anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut bahwa ekspresi budaya seperti ini semestinya dilihat sebagai bentuk kritik sosial. “Ini seharusnya dilihat sebagai ekspresi kritik dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menekankan bahwa ekspresi publik tetap diperbolehkan selama tidak melanggar konstitusi.
“Dalam pandangan saya, bentuk ekspresi semacam ini adalah fenomena alami dalam demokrasi,” katanya.
Sementara itu, Menteri dari PDIP, Budi Gunawan, mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dijalankan dalam koridor etika dan penghormatan terhadap martabat nasional.
Fenomena ini menjadi refleksi tarik-menarik antara kontrol dan ekspresi. Media asing menyebutnya sebagai reaksi berlebihan dari negara terhadap simbol fiksi yang, dalam konteks serialnya, justru melambangkan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas.
Lembaga internasional seperti Human Rights Watch kembali mengingatkan pentingnya ruang berekspresi yang bebas, merujuk pada laporan tahun 2023 soal pembatasan kebebasan sipil di Indonesia.
Dalam One Piece, sang tokoh utama Monkey D. Luffy dan krunya berlayar dengan membawa lambang kebebasan di layar kapalnya. Di dunia nyata, bendera serupa telah muncul di sejumlah demonstrasi global, termasuk di Palestina, sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Fenomena ini boleh jadi sekilas tampak ringan, namun respons pemerintah menunjukkan bahwa simbol budaya bisa menyentuh wilayah paling sensitif dari sebuah negara rasa aman dan legitimasi kekuasaan. (jpg)