JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI Mukhtarudin mendorong penerapan peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui ekonomi Pancasila.
Pasalnya, menurut Mukhtarudin, penerapan sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama menjadi basis pembangunan yang berkelanjutan.
Pada prinsipnya, lanjut Mukhtarudin sistem Ekonomi Pancasila ini yaitu bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, serta adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial.
“Artinya, dengan sistem Ekonomi Pancasila ini tentu dapat memperkuat persatuan nasional melalui proses gotong-royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh Mukhtarudin, Rabu 25 September 2024.
Peraih penghargaan sebagai tokoh Pejuang Pancasila dari DPP KNPI tahun 2021 ini mengatakan sistem ekonomi Pancasila diharapkan selalu aktual bagi ikhtiar kesejahteraan rakyat Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan bahwa menghubungkan kekuatan para pelaku UMKM dengan peran Pancasila tersebut dapat membangun perekonomian nasional sebagai basis produksi dan distribusi dengan prinsip sinergi dan saling memajukan.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap pemerintahan periode mendatang harus harus mendorong agar perbankan dapat menyalurkan lebih banyak lagi kredit kepada UMKM.
Diketahui, per Mei 2024, porsi kredit UMKM baru mencapai Rp 1.368,2 triliun atau sekitar 18,71 persen dari total kredit yang dikucurkan perbankan mencapai Rp 7.311,7 triliun.
Berdasarkan data Uang Beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kredit UMKM hanya sebesar 7,3 persen year on year (yoy) pada Mei 2024 menjadi Rp 1.368,2 triliun, menurun 0,40 persen dibanding bulan sebelumnya.
Berbeda dengan kredit terhadap korporasi yang tumbuh dalam kisaran tinggi mencapai 15,9 persen (yoy) dengan dana yang mengalir mencapai Rp 3.882,4 triliun.
Mukhtarudin bilang sektor UMKM ini menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 119,6 juta orang.
“UMKM ini juga berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia, sehingga seharusnya penyaluran kredit terhadap UMKM harus bisa ditingkatkan lagi ke depannya,” pungkas Mukhtarudin. (tim)