28.6 C
Jakarta
Tuesday, March 3, 2026

Atas Arahan Menteri P2MI, PMI Asal Indramayu Berhasil Dipulangkan dari Muscat

PROKALTENG.CO – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dan keberpihakannya kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Setelah melalui koordinasi intensif lintas negara, satu PMI asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berhasil dipulangkan dari Muscat, Oman, dan tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu, (21/2) pukul 14.50 WIB.

PMI  atas nama Karwati bt Dasta Ali dipulangkan melalui rute Muscat–Doha–Jakarta menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang dioperasikan bersama Garuda Indonesia GA 901.

Jadwal dan rincian pemulangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Brafaks KBRI Muscat Nomor B-00042/Muscat/260219.

Dalam proses awal, sempat terjadi ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal dan ketidakhadiran pada jadwal sebelumnya.

Namun, melalui arahan langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (P2MI) Mukhtarudin, koordinasi segera diperkuat antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian P2MI, KBRI Muscat, KBRI Doha, serta pihak maskapai dan agensi di Oman hingga diperoleh kepastian jadwal terbaru.

Baca Juga :  Mukharudin Minta Satgas Pangan Cek Harga Sembako di Pasar

Sesuai instruksi Menteri P2MI, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten dan Tim Wascendak ditugaskan melakukan penjemputan, pendalaman kasus, serta memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan bermartabat.

Electronic money exchangers listing

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus ditelusuri.

“Kita tidak akan mentolerir praktik yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran. Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi memastikan ada pertanggungjawaban.” ujar Menteri P2MI, Sabtu (21/2).

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Pekerja Migran langsung diarahkan ke Lounge PMI untuk dilakukan pemeriksaan awal dan pendalaman guna mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran administratif maupun pidana, termasuk peran pihak yang memberangkatkan.

Informasi dari perwakilan RI di Oman menyebutkan bahwa yang bersangkutan bekerja di sektor domestik dan mengalami permasalahan selama masa penempatan.

Baca Juga :  Mukhtarudin Minta Semua Pihak Jaga Arus Balik Mudik Lebaran 2025 Berjalan Lancar

Pemerintah melalui KBRI telah memastikan pendampingan penuh hingga proses keberangkatan dari Muscat, termasuk koordinasi khusus saat transit di Doha untuk menjamin keselamatan perjalanan.

Kasus ini memperkuat urgensi pengawasan terhadap praktik perekrutan nonprosedural yang masih terjadi di sejumlah daerah.

Pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah-celah pelanggaran.

Kementerian P2MI kembali mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan memanfaatkan layanan informasi serta pengaduan pemerintah.

Negara menegaskan komitmennya yaitu perlindungan PMI adalah prioritas nasional.

“Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran. Tidak ada pembiaran terhadap praktik ilegal. Dan tidak ada satu pun warga negara yang dibiarkan menghadapi persoalan sendirian di negeri orang,” ungkapnya.(tim)

PROKALTENG.CO – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dan keberpihakannya kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Setelah melalui koordinasi intensif lintas negara, satu PMI asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berhasil dipulangkan dari Muscat, Oman, dan tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu, (21/2) pukul 14.50 WIB.

PMI  atas nama Karwati bt Dasta Ali dipulangkan melalui rute Muscat–Doha–Jakarta menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang dioperasikan bersama Garuda Indonesia GA 901.

Electronic money exchangers listing

Jadwal dan rincian pemulangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Brafaks KBRI Muscat Nomor B-00042/Muscat/260219.

Dalam proses awal, sempat terjadi ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal dan ketidakhadiran pada jadwal sebelumnya.

Namun, melalui arahan langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (P2MI) Mukhtarudin, koordinasi segera diperkuat antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian P2MI, KBRI Muscat, KBRI Doha, serta pihak maskapai dan agensi di Oman hingga diperoleh kepastian jadwal terbaru.

Baca Juga :  Mukharudin Minta Satgas Pangan Cek Harga Sembako di Pasar

Sesuai instruksi Menteri P2MI, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten dan Tim Wascendak ditugaskan melakukan penjemputan, pendalaman kasus, serta memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan bermartabat.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus ditelusuri.

“Kita tidak akan mentolerir praktik yang membahayakan keselamatan Pekerja Migran. Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi memastikan ada pertanggungjawaban.” ujar Menteri P2MI, Sabtu (21/2).

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Pekerja Migran langsung diarahkan ke Lounge PMI untuk dilakukan pemeriksaan awal dan pendalaman guna mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran administratif maupun pidana, termasuk peran pihak yang memberangkatkan.

Informasi dari perwakilan RI di Oman menyebutkan bahwa yang bersangkutan bekerja di sektor domestik dan mengalami permasalahan selama masa penempatan.

Baca Juga :  Mukhtarudin Minta Semua Pihak Jaga Arus Balik Mudik Lebaran 2025 Berjalan Lancar

Pemerintah melalui KBRI telah memastikan pendampingan penuh hingga proses keberangkatan dari Muscat, termasuk koordinasi khusus saat transit di Doha untuk menjamin keselamatan perjalanan.

Kasus ini memperkuat urgensi pengawasan terhadap praktik perekrutan nonprosedural yang masih terjadi di sejumlah daerah.

Pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri untuk menutup celah-celah pelanggaran.

Kementerian P2MI kembali mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan memanfaatkan layanan informasi serta pengaduan pemerintah.

Negara menegaskan komitmennya yaitu perlindungan PMI adalah prioritas nasional.

“Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran. Tidak ada pembiaran terhadap praktik ilegal. Dan tidak ada satu pun warga negara yang dibiarkan menghadapi persoalan sendirian di negeri orang,” ungkapnya.(tim)

Terpopuler

Artikel Terbaru