JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang proaktif terkait kebijakan hilirisasi di tanah air.
Mukhtarudin menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Minerba Kesdam dan Dirjen Ilmate Kemenperin di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
“Ya, sudah proaktif, tinggal tindak lanjut percepatan implementasinya aja yang harus dipercepat,” tandas Mukhtarudin.
Karena, menurut Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bahwa hilirisasi di sektor mineral telah menjadi amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap semua stakeholder punya persepsi, visi dan misi yang sama akan pentingnya percepatan proses hilirisasi mineral ini, sehingga pendatapatan negara dari sektor mineral ini bisa ditingkatkan dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena sekarang banyak proyek statusnya terkendala di lapangan, antara lain seperti AMDAL yang lambat, pelepasan kawasan yang lambat, dan lain-lain,” beber Mukhtarudin
Mengingat, Mukhtarudin bilang banyak pembangunan sejumlah proyek-proyek strategis Nasional (PSN) berpotensi mundur dari target dan tidak sesuai rencana dikarenakan lambatnya kinerja stakeholder terkait ini.
“Saya kira, ini persoalan serius yang harus diselesaikan kalau kita mau melakukan lompatan hilirisasi mineral. Artinya kita perlu perlu duduk satu forum / Raker gabungan (Menteri Esdm, Menteri Perindustrian, Menteri KLHK dan Menteri BKPM) dalam rangka percepatan hilirisasi di tanah air ini,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024.
Jokowi meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.
“Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan jika ada masalah terkait pembebasan lahan, pembiayaan, perizinan, harus segera dikomunikasikan. Pasalnya, kata Jokowi, banyak permasalahan yang terjadi hanya karena komunikasi yang tidak lancar. (tim)