PROKALTENG.CO— Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi atas ketegasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam merespons persoalan tambang di Raja Ampat melalui kebijakan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan penegakan hukum. Ia juga memberi apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan para menteri teknis lainnya yang telah menjalankan perintah Presiden dengan cepat dan terukur.
Keputusan pencabutan empat IUP ini diumumkan langsung oleh Menteri ESDM dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
“Menghentikan empat IUP adalah langkah tepat dan bernilai besar dalam menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” kata Mukhtarudin.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berorientasi keberlanjutan.
Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Waigeo Timur. Seluruhnya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat.
Meskipun PT Gag Nikel tidak termasuk dalam kandidat pencabutan, Mukhtarudin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan tersebut. Hal ini merupakan respons atas temuan pelanggaran lingkungan minor dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Kami mendukung pemerintah untuk terus mengawasi implementasi Amdal, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang oleh PT Gag Nikel,” ujarnya.
Dalam konferensi pers, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan:
“Sekalipun (IUP) Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya… Jadi Amdal‑nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul‑betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat.”
Menteri ESDM juga menegaskan bahwa operasi PT Gag Nikel dihentikan sementara sejak 5 Juni 2025, hingga proses evaluasi lapangan selesai.
Mukhtarudin menyebut bahwa sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, tapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan. “Fraksi Golkar setuju dengan langkah Menteri ESDM—Amdal dan reklamasi harus dilaksanakan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Selaku anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin memastikan bahwa parlemen akan terus menjalankan tugas pengawasan demi menjamin perusahaan tambang memenuhi semua regulasi lingkungan dan reklamasi, khususnya di wilayah ekologi sensitif seperti Global Geopark Raja Ampat. (tim)