PROKALTENG.CO – Pemerintah mulai membenahi tata niaga distribusi Elpiji 3 kg guna memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah ini mendapat dukungan dari Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Mukhtarudin, yang menilai kebijakan tersebut dapat mencegah penyelewengan serta memastikan subsidi tepat sasaran.
Mukhtarudin menegaskan, reformasi dalam penyaluran gas melon ini bertujuan agar distribusi lebih terkontrol dan masyarakat mendapat harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Perbaikan ini penting untuk mengatasi berbagai penyimpangan, seperti penimbunan, pengoplosan, hingga pengurangan volume isi tabung,” tegas Mukhtarudin, Sabtu (8/2).
Menurutnya, kebijakan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan adalah langkah strategis yang akan membuat distribusi lebih mudah diawasi.
“Dengan sistem baru ini, LPG 3 kg akan lebih terjangkau, penyalurannya lebih tertata, serta meminimalisir praktik curang yang selama ini merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu juga menekankan pentingnya pengawasan agar harga tetap stabil dan tidak melampaui HET yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, kebijakan ini bertujuan memangkas rantai distribusi agar lebih efisien, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Mukhtarudin pun mengingatkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan selisih harga subsidi untuk keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, penertiban sistem distribusi harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien.
“Fraksi Golkar di Senayan menegaskan pentingnya pengawasan berkala oleh aparat dan pemerintah daerah untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (tim)