GAZA – Salah
seorang menteri Israel meminta pemerintahnya untuk membubarkan pemerintahan
Otoritas Palestina (PA). Seruan itu sebagai reaksi terhadap keputusan
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk meluncurkan penyelidikan terhadap
dugaan kejahatan perang Israel.
Dalam sebuah tweet yang diposting
pada hari Sabtu, Bezalel Smotrich, Menteri Transportasi Israel, juga menyebut
ICC sebagai lembaga politik, antisemit.
Sebelumnya pada Jumat pekan lalu,
Kepala Penuntut ICC Fatou Bensouda menyebut ada dasar yang masuk akal untuk
menyelidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi
Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Keputusan itu muncul setelah PA
secara resmi mengajukan permintaan pada Mei 2018, dengan merujuk file kejahatan
perang Israel terhadap rakyat Palestina.
Smotrich meminta Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu untuk memberi PA ultimatum 48 jam untuk menarik
tuduhan atau membubarkan pemerintah Palestina “segera†jika batas waktu tidak
dipenuhi.
“Keuntungan dari keberadaan PA
tidak sebanding dengan kerusakan diplomatik yang disebabkannya bagi kita,†kata
Smotrich.
“Ini menyebabkan kerugian besar
bagi Israel di forum internasional, dan lebih baik bagi Israel untuk bekerja
menuju keruntuhannya.â€
PA yang mengajukan gugatan pada
2015 menyambut baik keputusan ICC untuk melakukan penyelidikan. Itu dinilai
sebagai “langkah yang sudah lama tertunda†dan telah mendesak pengadilan untuk
bergerak lebih cepat.
Namun, Netanyahu mengecam
keputusan itu. Dia menyebut tidak berdasar dan keterlaluan. Adapun saingan
politiknya dan ketua partai Biru dan Putih, Benny Gantz menyebut pada sebuah
tweeted bahwa keputusan Bensouda dimotivasi oleh cara politis dan bukan legal.
“Tentara Israel adalah salah satu
militer paling bermoral di dunia,†tambah Gantz. (fajar/kpc)