PROKALTENG.CO-Niat pemerintah Indonesia mengirim 20 ribu pasukan TNI ke Gaza, Palestina, mendapat lampu hijau. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberi izin pembentukan pasukan stabilitas internasional untuk dikirim ke Gaza.
Merespons keputusan tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel Arm Rico Sirait menyampaikan, saat ini belum ada jadwal pengiriman pasukan tersebut. Instansinya bersama TNI masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo.
“Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” ungkap Rico saat dikonfirmasi pada Rabu (19/11).
Rico menyatakan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi.
“Sejalan dengan pernyataan Menhan yang juga menegaskan, walaupun PBB sudah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, keputusan politik nasional tetap menjadi faktor penentu,” imbuh Rico.
Untuk itu, meski Dewan Keamanan PBB sudah meloloskan proposal resolusi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), termasuk pembentukan dan pengiriman pasukan stabilitas internasional, Kemhan dan TNI masih berada pada level persiapan pasukan.
“Setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang membuka ruang bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,” terang Rico.
Karena itu, lanjut Rico, langkah pemerintah saat ini berfokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI. Mulai dari pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi stabilisasi yang biasanya lebih kompleks.
“Menhan juga sudah menegaskan bahwa Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari 2 landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” jelas Rico. (jpg)
