Nepal Resmi Menunjuk Perdana Menteri Seorang Perempuan Bernama Sushila Karki

Nepal resmi mencatat sejarah baru dengan melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri perempuan pertama negara itu. Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut resmi diambil sumpah jabatannya pada Jumat (12/9) malam, menggantikan KP Sharma Oli yang mundur setelah diguncang aksi protes besar-besaran generasi muda.

Karki akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilihan umum digelar pada 5 Maret 2026. Penunjukannya menjadi simbol penting bagi perubahan politik Nepal, sekaligus membuka babak baru keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Sebagaimana diketahui, gelombang protes generasi Z yang meledak pada awal pekan memicu runtuhnya pemerintahan Oli. Puluhan ribu demonstran, mayoritas berusia di bawah 30 tahun, turun ke jalan menentang larangan penggunaan media sosial serta menyoroti praktik korupsi dan nepotisme di kalangan elite politik.

Bentrok dengan aparat menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Nepal, dengan 21 warga sipil tewas akibat tembakan peluru tajam. Situasi memanas hingga parlemen dan rumah dinas perdana menteri dibakar, sebelum akhirnya Oli mengundurkan diri.

Mengutip Guardian, Sushila Karki bukan nama baru di dunia hukum dan politik Nepal. Pada 2016, ia menorehkan sejarah sebagai kepala hakim agung perempuan pertama dan dikenal karena sikap tegas melawan korupsi.

Sejumlah putusan penting yang ia jatuhkan pernah menyeret pejabat tinggi, termasuk menteri dan perwira polisi senior.

Setelah pensiun dari Mahkamah Agung, Karki aktif dalam gerakan sipil dan vokal mengkritisi praktik politik yang dianggap merugikan rakyat. Reputasinya sebagai tokoh bersih dan tegas membuatnya diterima luas oleh kelompok demonstran, termasuk walikota muda Kathmandu, Balendra Shah, yang ikut menyuarakan dukungan.

Meskipun awalnya mendapat penolakan dari partai-partai mapan, penunjukan Karki akhirnya disepakati setelah militer memperingatkan kemungkinan diberlakukannya keadaan darurat jika kebuntuan politik tidak segera diatasi.

Kini, Karki menghadapi tantangan besar: meredakan ketegangan, menjaga stabilitas, sekaligus menyiapkan pemilu yang diperkirakan menjadi momen penting bagi arah baru politik Nepal.(jpc)

Nepal resmi mencatat sejarah baru dengan melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri perempuan pertama negara itu. Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut resmi diambil sumpah jabatannya pada Jumat (12/9) malam, menggantikan KP Sharma Oli yang mundur setelah diguncang aksi protes besar-besaran generasi muda.

Karki akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilihan umum digelar pada 5 Maret 2026. Penunjukannya menjadi simbol penting bagi perubahan politik Nepal, sekaligus membuka babak baru keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Sebagaimana diketahui, gelombang protes generasi Z yang meledak pada awal pekan memicu runtuhnya pemerintahan Oli. Puluhan ribu demonstran, mayoritas berusia di bawah 30 tahun, turun ke jalan menentang larangan penggunaan media sosial serta menyoroti praktik korupsi dan nepotisme di kalangan elite politik.

Bentrok dengan aparat menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Nepal, dengan 21 warga sipil tewas akibat tembakan peluru tajam. Situasi memanas hingga parlemen dan rumah dinas perdana menteri dibakar, sebelum akhirnya Oli mengundurkan diri.

Mengutip Guardian, Sushila Karki bukan nama baru di dunia hukum dan politik Nepal. Pada 2016, ia menorehkan sejarah sebagai kepala hakim agung perempuan pertama dan dikenal karena sikap tegas melawan korupsi.

Sejumlah putusan penting yang ia jatuhkan pernah menyeret pejabat tinggi, termasuk menteri dan perwira polisi senior.

Setelah pensiun dari Mahkamah Agung, Karki aktif dalam gerakan sipil dan vokal mengkritisi praktik politik yang dianggap merugikan rakyat. Reputasinya sebagai tokoh bersih dan tegas membuatnya diterima luas oleh kelompok demonstran, termasuk walikota muda Kathmandu, Balendra Shah, yang ikut menyuarakan dukungan.

Meskipun awalnya mendapat penolakan dari partai-partai mapan, penunjukan Karki akhirnya disepakati setelah militer memperingatkan kemungkinan diberlakukannya keadaan darurat jika kebuntuan politik tidak segera diatasi.

Kini, Karki menghadapi tantangan besar: meredakan ketegangan, menjaga stabilitas, sekaligus menyiapkan pemilu yang diperkirakan menjadi momen penting bagi arah baru politik Nepal.(jpc)