KALTENGPOS.CO – Indonesia memimpin Dewan Keamanan PBB, dengan
menjadi Presiden Dewan Keamanan (PBB) pada masa keanggotaan periode 2019-2020.
Sebagai pimpinan, Indonesia akan melaksanakan sejumlah program kegiatan selama
bulan Agustus.
Program kerja tersebut telah
disahkan secara konsensus oleh DK PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin
kemarin, dan didukung negara-negara anggota.
“Guna menjaga kesinambungan
Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan Investing in Peace, tema presidensi
tahun ini adalah Advancing Sustainable Peace,” kata Wakil Tetap RI untuk
PBB di New York Dian Triansyah Djani dalam keterangan tertulis PTRI New York,
Selasa (4/8).
Dubes Djani menambahkan bahwa
selama presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi
DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon,
Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematik yang merupakan
prioritas Indonesia.
Di samping itu, dijadwalkan juga
setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.
Salah satu prioritas presidensi
Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global
memberantas COVID-19 dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan
perdamaian dalam masa pandemi.
“Hal ini penting mengingat dampak
COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang
baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di
wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,” ujar Dubes Djani.
Selain itu, guna memenuhi janji
kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB,
Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme,
yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIL/Daesh,
serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.
Presidensi Indonesia juga
dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya tiga resolusi mengenai perpanjangan
mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), sanksi terhadap
Mali untuk mendukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).
“Perpanjangan mandat misi UNIFIL
melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan
negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL,” Dubes Djani menegaskan.
Sebelum adopsi program kerja DK
PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format breakfast meeting dengan
para duta besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia
untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara
ketat.
Selain itu, pada hari yang sama,
Indonesia selaku presiden DK juga telah menyelenggarakan pengarahan kepada
seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK
selama bulan Agustus.
Keberhasilan Indonesia
memperkenalkan batik pada masa presidensi bulan Mei 2019 akan dilanjutkan
dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada presidensi tahun ini.