JAKARTA – Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), Achmad
Yurianto menegaskan, pemberhentian pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh
pemerintah daerah, harus seizin Menteri Kesehatan.
Hal itu disampaikan Yurianto
menanggapi keputusan yang dilakukan Pemkab Gowa Sulawesi Selatan yang
menghentikan PSBB. Dia meminta untuk melaporkan kebijakan penghentian PSBB itu ke
Pemerintah Pusat. “Penghentian tersebut harus seizin Menkes,†ujarnya kemarin.
Jubir Pemerintah untuk Penanganan
Covid-19 ini mengakui, penghentian tersebut mesti melalui kajian gugus tugas di
pusat dan persetujuan menteri. Apalagi, Kabupaten Gowa menjadi salah satu
wilayah sebaran Covid-19 yang juga berimbas pada daerah lain.
Achmad Yurianto pun cukup kaget mendengar
keputusan Pemkab Gowa. “Relaksasi saja harus seizin menteri, apalagi
penghentian PSBB. Cuma sampai sekarang belum ada penyampaian dari Pemkab secara
langsung, jadi saya belum bisa komentari ini,†jelasnya.