Presiden: Copot Jajaran TNI Polri yang Gagal Atasi Karhutla!

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait
pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta para perangkat daerah dan keamanan membantu problem
tersebut.

“Jangan menunggu api membesar,”
ujar presiden dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8).

“Saya minta Kapolda,Pangdam,
Danrem hingga Kapolres bekerja membantu Gubernur, Bupati, Walikota mencegah ada
kebakaran lagi. Usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil
apa pun segera padamkan,”
tambah Jokowi.

Rapat dihadiri oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri LHK Siti
Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian
dan sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah rawan karhutla.

Jokowi juga mengingatkan
peristiwa karhutla pada tahun 2015 jangan sampai terulang. Menurutnya, kejadian
empat tahun silam membuat kerugian yang sangat besar. Karhutla terjadi hampir
di seluruh provinsi tahun 2015 itu. Kita merugi hingga Rp221 triliun. Luas
lahan yang terbakar 2,6 juta hektare,” terangnya.

Untuk itu Presiden meminta semua
pihak untuk memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan gambut
hingga pembangunan embung tahan kemarau di daerah rawan karhutla. “Ini lagi
penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku
pembakaran,” ujarnya.

Aturan main di tahun 2015 masih
berlaku. Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot
jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla,” tegasnya.

Berdasarkan prediksi cuaca dari
BMKG, puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September dengan
kondisi lebih kering dibandingkan kemarau tahun 2018.

Berdasarkan prakiraan hujan
bulanan BMKG, periode Juli-Oktober diperkirakan rendah. Oleh karena itu perlu
diwaspadai wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau 2019 akan lebih
kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali,
NTB, NTT, Sulawesi, dan Selatan Papua.

Data KLHK menunjukkan peningkatan
intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi,
Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga Sultra. Jumlah hotspot juga menunjukkan
peningkatan jumlah sebesar 54,71 persen (732 titik) pada semester I jika
dibandingkan tahun 2018 berdasarkan Satelit Terra Aqua Modis. Enam provinsi
telah menetapkan Status Siaga Darurat yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng,
Kalsel, dan Jambi. (fin/tgr/kpc)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait
pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta para perangkat daerah dan keamanan membantu problem
tersebut.

“Jangan menunggu api membesar,”
ujar presiden dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8).

“Saya minta Kapolda,Pangdam,
Danrem hingga Kapolres bekerja membantu Gubernur, Bupati, Walikota mencegah ada
kebakaran lagi. Usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil
apa pun segera padamkan,”
tambah Jokowi.

Rapat dihadiri oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri LHK Siti
Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian
dan sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah rawan karhutla.

Jokowi juga mengingatkan
peristiwa karhutla pada tahun 2015 jangan sampai terulang. Menurutnya, kejadian
empat tahun silam membuat kerugian yang sangat besar. Karhutla terjadi hampir
di seluruh provinsi tahun 2015 itu. Kita merugi hingga Rp221 triliun. Luas
lahan yang terbakar 2,6 juta hektare,” terangnya.

Untuk itu Presiden meminta semua
pihak untuk memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan gambut
hingga pembangunan embung tahan kemarau di daerah rawan karhutla. “Ini lagi
penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku
pembakaran,” ujarnya.

Aturan main di tahun 2015 masih
berlaku. Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot
jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla,” tegasnya.

Berdasarkan prediksi cuaca dari
BMKG, puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September dengan
kondisi lebih kering dibandingkan kemarau tahun 2018.

Berdasarkan prakiraan hujan
bulanan BMKG, periode Juli-Oktober diperkirakan rendah. Oleh karena itu perlu
diwaspadai wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau 2019 akan lebih
kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali,
NTB, NTT, Sulawesi, dan Selatan Papua.

Data KLHK menunjukkan peningkatan
intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi,
Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga Sultra. Jumlah hotspot juga menunjukkan
peningkatan jumlah sebesar 54,71 persen (732 titik) pada semester I jika
dibandingkan tahun 2018 berdasarkan Satelit Terra Aqua Modis. Enam provinsi
telah menetapkan Status Siaga Darurat yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng,
Kalsel, dan Jambi. (fin/tgr/kpc)